UMP dan UMSP Harus Berkeadilan

Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).///IST

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto menekankan tiga hal dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Pertama, ia mengingatkan agar Dewan Pengupahan memastikan seluruh proses penetapan UMP dan UMSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung data yang akurat.

Kedua, mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

“Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara,” kata Denny, dikutip dari rilis resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Penetapan upah minimum, lanjutnya, merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan. Karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Namun, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha, produktivitas, serta keberlangsungan usaha, agar iklim investasi di Kaltara tetap terjaga.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan sejumlah indikator ekonomi. Seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa.

Menurutnya, penentuan nilai Alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di daerah.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Denny juga menjelaskan bahwa penetapan UMSP merupakan bentuk perlindungan pengupahan bagi pekerja dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha. (fen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *