Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi yang berada di zona hijau atau dengan hasil 81,7 persen berdasarkan rencana aksi nasional koordinasi, supervisi, dan pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi indikator yang menjadi tanggung jawab.
Karena itu, Sekprov Kaltara, Denny Harianto, mengingatkan setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang menjadi indikator penilaian.
Data dan bukti pendukung atau evidence, juga harus disiapkan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya akan memantau perkembangannya setiap minggu melalui Inspektorat. Waktu yang tersisa kurang dari 50 hari, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk segera menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan,” kata Denny dalam Rakor Pencegahan Korupsi terkait Pemenuhan MCSP-RBS 2026 bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, di ruang rapat Kantor Gubernur Kaltara, dikutip dari keterangan resmi Pemprov Kaltara, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, Pemprov Kaltara terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan memastikan seluruh perangkat daerah memenuhi indikator dan melengkapi dokumen pendukung Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) 2026.
“Percepatan pemenuhan tersebut menjadi perhatian utama, karena waktu penyelesaian hingga akhir tahun semakin terbatas,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, melalui penguatan koordinasi dan percepatan pemenuhan dokumen MCSP-RBS, diharapkan upaya pencegahan korupsi semakin optimal, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (fen)












