KEPUTUSAN pemerintah menaikkan harga energi memicu gelombang protes di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, Senin (15/6/2026). Di Balikpapan, massa menyoroti distribusi Pertalite yang masih bermasalah. Di Kutai Timur, mahasiswa memperingatkan ancaman kenaikan biaya hidup. Sementara di Bontang, armada pengangkut sampah terancam lumpuh.
Aliansi Balikpapan Bergerak Kecewa Dibohongi
DI Balikpapan, Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan. Massa melakukan long march dari kawasan Plaza Balikpapan menuju gedung parlemen daerah.
Mereka membawa sembilan tuntutan yang mencakup persoalan distribusi BBM subsidi, keamanan kota, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho, menyebut para pemilik barcode kesulitan memperoleh Pertalite.
“Terus masalah jam operasional (SPBU) kami minta Pemerintah Kota Balikpapan mengevaluasi karena sampai hari ini masih banyak yang tidak dapat, apalagi teman-teman ojol,” kata Wisnu.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pola distribusi dan jam operasional penyaluran BBM subsidi agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan distribusi BBM subsidi.
“Kami minta aparat kepolisian, khususnya Kapolres, menindak tegas pengetap Pertalite maupun BBM lainnya karena itu sudah melanggar aturan. Beberapa kali saya lihat saat jam operasional justru kendaraan dengan kapasitas besar yang mengantre,” ujarnya.
Demonstran juga mengaitkan persoalan BBM dengan prioritas belanja negara. Menurut mereka, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebelum memperluas program-program baru.
“Hari ini mana yang menjadi prioritas, BBM dulu atau MBG dan Kopdes dulu. Ketika persoalan BBM masih terjadi, kami melihat belum ada penyiapan anggaran jika kondisi seperti ini terus berulang,” kata Wisnu.
Masa aksi sempat meluapkan kekecewaan lantaran para pemimpin daerah tidak hadir menemui mereka.
Wisnu menilai alasan ketidakhadiran kepala daerah sulit diterima karena surat pemberitahuan aksi telah disampaikan jauh hari sebelumnya.
“Pak Wali memang di luar kota, oke. Tapi surat aksi ini masuk sebelum Pak Wali keluar kota,” ujarnya.
Ia menuding pemerintah belum menunjukkan kesungguhan dalam merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kita beberapa kali dibohongi, lho, teman-teman. Ditunda, ditunda, ditunda, tapi tidak ada itikadnya sama sekali,” kata Wisnu dalam orasinya.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Zulkipli mengaku ditugaskan sebagai perwakilan resmi pemerintah untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota. Beliau masih berada di luar kota sejak Sabtu dan belum kembali. Wakil Wali Kota juga sedang berada di luar kota sehingga saya ditugaskan menerima aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Meski telah mendapat penjelasan, massa tetap bertahan hingga sore hari dan menuntut kehadiran pimpinan daerah serta perwakilan Pertamina untuk memberikan jawaban langsung atas tuntutan mereka.
Awasi Distribusi Bahan Pokok
Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Kutim Menggugat menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Kutai Timur. Mereka menilai kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan memperberat beban hidup masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kebijakan tersebut.
“Yang kami perjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Ketika harga-harga naik, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Karena itu pemerintah harus hadir menjaga stabilitas harga dan daya beli warga,” ujar Deo.
Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok untuk mencegah penimbunan dan praktik spekulasi harga.
Selain isu ekonomi, mereka juga menuntut audit terhadap legalitas perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur, khususnya terkait kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).
“Kami meminta pemerintah daerah tidak ragu melakukan audit dan penertiban terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban legalitas lahannya. Penegakan aturan harus berlaku sama bagi semua pihak,” tegas Deo.
Mahasiswa juga mendesak DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup menindak perusahaan yang memperoleh peringkat merah dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Menurut mereka, transparansi hasil pengawasan lingkungan perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui kondisi lingkungan di daerahnya.
“Kami juga meminta DPRD dan instansi terkait lebih serius mengawasi persoalan lingkungan serta menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Masyarakat berhak mengetahui kondisi lingkungan di daerahnya,” kata Deo.
Armada Pengangkut Sampah Terancam
Sementara itu, dampak kenaikan BBM mulai dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.
Di Bontang, Pemerintah Kota Bontang memperkirakan kebutuhan anggaran operasional akan meningkat, terutama untuk sektor persampahan yang sangat bergantung pada konsumsi BBM.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan, Dinas Lingkungan Hidup menjadi organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan BBM terbesar.
Sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi, kebutuhan anggaran bahan bakar DLH berkisar Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per tahun.
“Angka pastinya saya lupa. Itu juga sebenarnya masih kurang. Apalagi sekarang harga BBM non-subsidi naik. Jadi saya akan mengajukan lagi kenaikan kebutuhan untuk BBM di DLH. Rencananya mau ajukan tambahan Rp 2 miliar lagi,” kata Neni.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan kebersihan kota tetap berjalan normal.
Setiap hari, armada pengangkut sampah dan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar.
“Di TPA itu setiap hari harus ditimbun dan lain sebagainya, itu memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit. Karena pakai alat berat, excavator dan dozer. Belum lagi pengangkutan dari tempat pemilahan sampah ke TPA,” ujarnya.
Meski demikian, Neni mengakui kenaikan harga BBM memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, pemerintah kota akan melakukan efisiensi penggunaan BBM pada sektor-sektor lain agar layanan publik prioritas tetap dapat dipertahankan.
“Yang kita konsentrasikan adalah layanan publik, yaitu pengangkutan sampah. Kalau yang lain-lain memang sudah tidak ada anggarannya,” katanya.
Harga Pertamax dan Gas Naik
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni 2026. Di wilayah Kalimantan Timur, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter atau naik Rp4.350 per liter.
Selain itu, harga gas elpiji nonsubsidi juga mengalami kenaikan. Di tingkat pengecer, harga gas 5,5 kg naik dari Rp120 ribu menjadi Rp135 ribu. Sementara harga gas 12 kg dari Rp230 ribu menjadi Rp245 ribu.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku sekaligus untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Penyesuaian harga Pertamax dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator,” ujar Roberth dalam keterangan resmi.
(CHANDRA ISMI/SAKIYA YUSRI/MICHAEL FREDY)
