Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong pemenuhan listrik bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan. Karena elektrifikasi di dua wilayah tersebut dinilai masih minim.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyebut meskipun sebagian daerah pedalaman dan perbatasan di Bumi Intimung sudah memiliki pembangkit listrik, namun listrik belum menyala 24 jam.
Persoalan utamanya, kata Jakaria, yaitu pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional pembangkit. Kondisi geografis Malinau yang luas dan sulit dijangkau membuat distribusi BBM menjadi tantangan tersendiri.
Bahkan, kata Jakaria, sebagian kebutuhan BBM untuk pembangkit di wilayah perbatasan selama ini masih bergantung pasokan dari wilayah Serawak, Malaysia.
Kondisi tersebut semakin sulit, karena adanya hambatan pada jalur lintas batas antarnegara yang digunakan untuk mobilitas barang dan orang.
“Kalau BBM harus dikirim dari Malinau, jalurnya sangat sulit. Bisa melalui udara atau harus memutar lewat Kalimantan Timur, dari Samarinda, Long Bagun sampai Mahakam Ulu. Waktunya bisa satu sampai dua minggu dan biaya BBM bisa mencapai sekitar Rp40 ribu per liter,” ungkapnya, dikutip dari Antara, Minggu (20/9/2026).
Karena itu, ia menyampaikan 18 usulan dalam rapat sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Tanjung Selor, Bulungan.
Usulan yang ia sampaikan antara lain pembangunan jaringan ke wilayah yang belum teraliri listrikm serta penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan daya di sejumlah wilayah.
“Kami berharap usulan yang disampaikan ini bisa dipenuhi. Kondisi di lapangan memang membutuhkan kebijakan khusus, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di pedalaman dan perbatasan,” pungkasnya. (fen)
