PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab menjadi fondasi utama dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.
“Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi bagaimana setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Gamalis.
Seluruh proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Berau selalu diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mekanisme tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Setiap akhir tahun Bapelitbang menyampaikan surat kepada pemerintah kampung untuk melaksanakan Musrenbang dan memasukkan usulan program ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” jelasnya.
Gamalis juga memaparkan enam komitmen utama yang menjadi landasan Pemkab Berau dalam mengelola keuangan daerah. Enam komitmen tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keteraturan dan kepastian hukum, kemanfaatan anggaran untuk rakyat, serta integritas dan pencegahan korupsi.
Komitmen transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Berau secara rutin mempublikasikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, serta berbagai informasi keuangan yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang secara partisipatif juga menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.
Sementara itu, aspek akuntabilitas dijalankan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemkab Berau juga terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi guna memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
