Dewan Tolak Usulan MYC Rp 1,24 t

 Salah satu poroyek yang masuk dalam MYC Jalur Sotek-Bongan-Pemprov Kaltim

Pengajuan anggaran untuk proyek tahun jamak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang nilainya cukup tinggi, ditolak DPRD Kaltiim. Ada 3 proyek dengan angka mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

————————-

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menolak usulan kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Penolakan tersebut didasari pertimbangan kemampuan fiskal daerah dan kajian teknis proyek yang dinilai belum matang karena baru diajukan menjelang akhir pembahasan anggaran.

Meski menolak skema pembiayaan MYC untuk periode 2027–2029, DPRD tetap menyetujui substansi ketiga kegiatan pembangunan tersebut melalui skema kontrak tahun tunggal atau single years. Ketiga proyek itu meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda, Jalan Sotek-Bongan, serta Jalan Gerunggung-Lembakan-Kepala Telake.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan, keputusan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (17/11/2026) malam.

Menurut Ekti, pembahasan berlangsung dinamis karena usulan kontrak tahun jamak menyangkut komitmen anggaran daerah hingga tiga tahun mendatang. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, seluruh anggota Banggar sepakat tidak memberikan persetujuan terhadap skema MYC.

“Dalam rapat sangat dinamis sekali, dan di dalam rapat bersama Banggar dan TAPD, semua anggota Banggar tidak menyetujui,” kata Ekti ketika dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).

Dia menyebutkan, terdapat dua pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, kemampuan fiskal Kaltim yang diperkirakan mengalami tekanan dalam beberapa tahun mendatang. Kedua, kajian teknis dan mekanisme pengajuan proyek dinilai perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut.

“Di akhir rapat, semua anggota Banggar tidak menyetujui seperti itu. Satu suara,” tegasnya.

Ekti menjelaskan, waktu pengajuan menjadi salah satu persoalan yang disorot DPRD. Usulan tiga paket proyek MYC tersebut baru disampaikan ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 telah memasuki tahap akhir.

Kondisi itu membuat DPRD tidak memiliki cukup waktu untuk mengembalikan usulan kepada komisi-komisi terkait. Padahal, setiap proyek membutuhkan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja sebelum mendapatkan persetujuan.

“Kemudian alasan berikutnya masalah kajian teknis. DPRD menganggap di akhir pembahasan KUA-PPAS baru dibuat,” sebut Ekti.

Seluruh komisi telah terwakili dalam Banggar, sehingga tidak tersedia lagi kesempatan untuk melakukan pembahasan terpisah secara mendalam.

“Saat ini semua komisi ada di Banggar. Kita tidak ada kesempatan lagi untuk rapat di komisi, karena besok sudah persetujuan KUA-PPAS,” jelasnya.

Berdasarkan usulan Pemprov Kaltim, terdapat tiga proyek yang direncanakan menggunakan skema MYC selama periode 2027–2029.

Pertama, pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II atau RS Korpri di Samarinda dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp444,83 miliar. Kedua, pembangunan Jalan Sotek-Bongan senilai sekitar Rp241,98 miliar.Sementara itu, proyek ketiga adalah pembangunan konektivitas Jalan Gerunggung-Lembakan-Kepala Telake dengan anggaran sekitar Rp556,98 miliar. Total kebutuhan pembiayaan ketiga proyek tersebut mencapai sekitar Rp1,24 triliun.

Dua proyek jalan tersebut diarahkan untuk membuka konektivitas wilayah Kutai Barat dan kawasan sekitarnya. Infrastruktur itu juga diharapkan mendukung jalur distribusi barang dan jasa menuju kawasan perbatasan serta wilayah Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, Jalan Sotek-Bongan diproyeksikan menjadi jalur penghubung sekaligus akses logistik baru yang menghubungkan kawasan Kaltim dengan Kalimantan Tengah.

Sementara Jalan Gerunggung-Lembakan-Kepala Telake diharapkan membuka akses ekonomi kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.

Sri menilai pembangunan kedua ruas tersebut dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Daerah yang sebelumnya berada di pinggiran diharapkan memiliki akses distribusi dan terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Daerah yang tadinya pinggir, daerah terisolasi, sudah dibangun jalannya, daerah tersebut memang harus terkoneksi. Punya jalur ekonomi. Itu yang dibangun, jalur ekonominya,” ujar Sri.

Dia juga melihat terbukanya jalur penghubung lintas provinsi dapat menciptakan pintu ekonomi baru. Jalur tersebut berpotensi menjadi akses distribusi logistik sekaligus mendukung perkembangan wilayah yang dilintasi.

“Kalau pintu-pintu ini dibuka, akan menjadi pintu ekonomi baru, jalur logistik baru. Tentunya akan membuat daerah-daerah yang dilintasi menjadi berkembang,” tuturnya.

Di sisi lain, Sri menjelaskan, Pemprov Kaltim mengusulkan kontrak tahun jamak untuk menjamin kesinambungan pekerjaan selama masa pembangunan. Dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu kembali menjalani proses lelang setiap pergantian tahun anggaran.

Ia mencontohkan, apabila persiapan pekerjaan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan setiap tahun, dalam periode tiga tahun terdapat sembilan bulan yang tersita untuk proses administrasi dan persiapan material.

“ Kita ingin menjamin kepastian penyelesaian pembangunan. Kalau kontrak per tahun ada waktu buat lelang, ada waktu buat penyiapan bahan material segala macam. Bayangkan kalau satu tahun persiapan itu makan waktu tiga bulan, kali tiga tahun sudah sembilan bulan kita hilang,” paparnya.

Sri juga menegaskan, pembiayaan selama tiga tahun tidak berarti pekerjaan harus berlangsung hingga akhir masa kontrak. Apabila kontraktor mampu menyelesaikan pembangunan lebih cepat, infrastruktur dapat segera difungsikan, sedangkan pembayaran tetap mengikuti kesepakatan kontrak.

“Ini skemanya pembiayaan tiga tahun. Penjelasannya bisa kurang dari tiga tahun. Boleh kontraktornya sanggup satu tahun, dibayarnya tiga tahun. Manfaatnya apa, fungsional,” katanya.

Terkait kemampuan fiskal, Sri menyebutm pembiayaan MYC telah diperhitungkan dalam rancangan belanja infrastruktur Kaltim. Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, belanja infrastruktur diproyeksikan mencapai 40,43 persen atau sekitar Rp3,27 triliun.

Sementara alokasi MYC pada 2028 diperkirakan sekitar Rp485 miliar. Angka tersebut setara dengan kisaran 12–13 persen dari proyeksi belanja infrastruktur yang disiapkan pemerintah daerah.“Jadi tidak ada isu soal fiskal karena dia akan menjadi bagian dari belanja infrastruktur, bukan belanja yang di luar infrastruktur. Hanya kontraknya kontrak tahun jamak,” jelas Sri.(ARI RACHIM/ARIE))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *