POLRES Berau bersama Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur merilis penetapan dua tersangka kasus dugaan perburuan, penangkapan, dan pembunuhan satwa dilindungi jenis bekantan (Nasalis larvatus), Kamis (19/11/2026). Kasus ini terungkap berawal dari unggahan video viral di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan laporan polisi.
Wakapolres Berau, Kompol Noor Dianto mengatakan, berdasarkan kronologis kejadian, pengungkapan perkara bermula pada Selasa (17/11/2026) sekra pukul 14.00 WITA. Saat itu pelapor memperlihatkan unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat seseorang sedang menggendong seekor monyet bekantan serta orang lain yang memegang senapan angin.
Mengetahui hal tersebut, pihak BKSDA langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri keberadaan para pelaku. Selanjutnya, pihak BKSDA membuat laporan polisi ke Polres Berau tertanggal 18 November 2026 untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.
Peristiwa perburuan tersebut diketahui terjadi pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 22.00 WITA di kawasan Hutan Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial HA dan I. Sementara satu orang lainnya berinisial RH masih berstatus sebagai saksi dan terus didalami keterlibatannya dalam kasus tersebut.
“Dua orang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa, satu unit senapan angin PCP merek Pasopatiw dan satu kotak amunisi senapan angin.
Ketentuan larangan terkait satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2), sedangkan ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 40A UU Nomor 32 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan perlindungan satwa dilindungi terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara.
Peningkatan ancaman pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 dibandingkan aturan lama dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian satwa liar dilindungi di Indonesia. (SETIAWAN)












