Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11/2026).
Tiga ranperda tersebut, yakni Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, perubahan Perda 18/2029 karena regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk memastikan aset pemerintah dikelola secara optimal, tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.
Sementara itu, terkait Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, dibuat untuk memperkuat peran sektor perkebunan dalam perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di sekitar perkebunan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ranperda ini juga diharapkan dapat mendorong hilirisasi hasil perkebunan, agar dapat diolah di Kaltara. Dengan demikian, hasil perkebunan memiliki nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.
Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap buku bermutu dan terjangkau, meningkatkan minat baca, serta mengembangkan ekosistem perbukuan daerah.
“Regulasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah, dan kearifan lokal Kaltara,” ujarnya. (fen)
