Sebanyak 260 anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dari enam kecamatan di Kabupaten Nunukan, secara resmi dikukuhkan Bupati Nunukan Irwan Sabri.
Irwan pun berpesan agar anggota BPD menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pengelolaan anggaran desa harus memperhatikan peruntukan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan di desa,” kata Irwan Sabri, dikutip dari laman Pemkab Nunukan, Selasa (10/11/2026).
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Irwan Sabri menegaskan BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“BPD diharapkan dapat memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta membangun hubungan kerja yang baik dengan kepala desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain pengelolaan keuangan desa, ia juga menyampaikan pentingnya pemerintah desa mendukung Koperasi Desa Merah Putih, agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (fen)
