Meski tumbuh, struktur ekonomi Kaltim, masih sangat bergantung pada sektor tambang batu bara. Hal tersebut dianggap belum cukup menggambarkan ketahanan ekonomi Benua Etam.
——————————
Tumbuhnya ekonomi Kaltim di angka 3,35 persen masih bertumpu oleh sektor tambang. Akademisi sekaligus pakar ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Dr. Aji Sofyan Effendi mengatakan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) masih tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang masih positif belum cukup menggambarkan ketahanan ekonomi daerah, karena struktur ekonominya masih bertumpu pada sumber daya alam.
Perekonomian Kaltim tumbuh 3,35 persen secara tahunan pada Triwulan II-2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp246,66 triliun. Namun, Aji menilai besarnya nilai ekonomi tersebut perlu dilihat bersama komposisi sektor usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan daerah membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Selama puluhan tahun kita hidup sebagai orang kaya dari warisan. Kita keruk tanah, kita jual. Batu bara kita gali, minyak kita sedot, kayu kita tebang. Dan dari situlah kita merasa sejahtera,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Aji Sofyan menjelaskan, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar ekonomi Kaltim dengan kontribusi 34,18 persen terhadap PDRB. Sementara itu, industri pengolahan menyumbang sekitar 20,10 persen, konstruksi 11,58 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,58 persen, serta perdagangan 7,62 persen.
Menurutnya, komposisi tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan ekonomi Kaltim pada satu sektor. Ketika permintaan komoditas melemah atau produksi terganggu, dampaknya berpotensi merambat ke kinerja ekonomi daerah.
Aji mengingatkan, perlambatan ekonomi Kaltim pada Triwulan III-2025 menjadi salah satu gambaran risiko tersebut. Berdasarkan data yang disampaikannya, pertumbuhan ekonomi saat itu melambat menjadi 4,26 persen secara tahunan, sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi 0,22 persen.
Produksi batu bara Kaltim sepanjang 2023–2025 yang mencapai 1,07 miliar ton. Juga perlu dilihat dari sisi nilai tambah yang tertinggal di daerah. Besarnya produksi belum otomatis menjamin manfaat ekonomi yang sebanding apabila komoditas masih lebih banyak dijual dalam bentuk mentah.
“Ini yang disebut Wakil Gubernur Seno Aji beberapa hari lalu di Gedung Olah Bebaya sebagai resource rent yang harus kita ubah menjadi regional wealth. Kekayaan sumber daya tidak boleh hanya menjadi rente, tetapi harus menjadi kekayaan daerah yang menetap,” tegasnya.
Aji juga menyoroti perbedaan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan yang menyumbang 34,18 persen terhadap PDRB hanya menyerap 8,59 persen tenaga kerja Kaltim.
Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 9,58 persen menyerap 17,92 persen tenaga kerja. Sektor perdagangan yang menyumbang 7,62 persen terhadap PDRB bahkan menyerap 19,05 persen tenaga kerja.
Menurut Aji, data tersebut menunjukkan bahwa sektor dengan kontribusi besar terhadap nilai ekonomi tidak selalu menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Artinya, yang menghidupi perut orang banyak bukanlah tambang, tetapi sawah, kebun, warung, dan pasar. Namun, yang mendapat karpet merah kebijakan selama ini adalah tambang. Ketimpangan inilah yang membuat transformasi ekonomi Kaltim bukan lagi wacana akademik, melainkan soal keadilan,” katanya.
Di sisi lain, industri pengolahan berada pada posisi kedua dalam struktur ekonomi Kaltim dengan kontribusi 20,10 persen. Sektor ini tumbuh 2,28 persen. Aji menilai penguatan industri pengolahan penting agar sumber daya alam yang dihasilkan Kaltim dapat memberikan nilai tambah lebih besar sebelum dipasarkan.
“Ini adalah bukti empiris bahwa ketika kita olah, kita tumbuh. Ketika kita hanya keruk, kita rapuh,” ujarnya.
Ia megnatakan perlu ada perubahan arah pembangunan dari ekonomi yang bergantung pada pengerukan sumber daya menuju ekonomi yang bertumpu pada pengolahan dan penciptaan nilai tambah.
Ia menilai, hilirisasi perlu diperkuat di sejumlah kawasan industri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kariangau, dan Bontang. Pengolahan batu bara berkalori rendah menjadi metanol, pengembangan industri biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau CPO, serta pemanfaatan gas untuk industri petrokimia menjadi sejumlah peluang yang perlu didorong.
Aji mencontohkan rencana pengolahan batu bara berkalori rendah sebesar 3.400 kilokalori per kilogram menjadi metanol dengan kapasitas 2 juta ton per tahun melalui proyek di Bengalon, Kutai Timur. Proyek yang disebutnya diresmikan pada Agustus 2026 itu diperkirakan dapat menghemat devisa Rp7,1 triliun per tahun.
Selain hilirisasi, Aji menekankan pentingnya transformasi fiskal agar daerah tidak terus bergantung pada penerimaan dari komoditas tambang. Dia menyoroti ketergantungan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten terhadap bagi hasil batu bara yang, menurutnya, masih mencapai sekitar 70 persen.
“Kita tidak bisa terus bicara ekonomi hijau sementara 70 persen PAD kabupaten masih dari bagi hasil batu bara,” tutupnya.(ARI RACHIM/ARIE)
