Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan hak dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Pemkab Berau berkomitmen mengupayakan agar tunjangan, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetap dipertahankan dan tidak mengalami pemangkasan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki keinginan untuk mengurangi hak yang diterima para pegawai.
“Tidak ada keinginan kita untuk memotong. Artinya kita menyesuaikan anggaran, kita berusaha jangan sampai kemudian tunjangan, terutama TPP itu tidak dilakukan pemangkasan,” ujarnya.
Menurut Said, kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi efisiensi membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Kendati demikian, pemenuhan hak ASN tetap menjadi salah satu komitmen yang dipertahankan.
Ia menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Berau tetap diupayakan memperoleh haknya, termasuk tunjangan yang selama ini diterima.
“Walaupun dengan kondisi keuangan mengalami efisiensi, tapi sampai saat ini kita masih komitmen untuk tetap memberikan hak ke semua ASN,” katanya.
Said menjelaskan, pemerintah daerah juga akan berupaya mempertahankan besaran tunjangan dan jumlah penerimanya. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk jumlahnya kita akan upayakan pertahankan. Tapi kalau untuk anggarannya, kita menyesuaikan,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran membuat Pemkab Berau harus kembali menyusun skala prioritas dalam penggunaan APBD.
Belanja pegawai menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu.
Setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi, pemerintah daerah akan menghitung kembali ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Said menyebut, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun bangunan.
“Bisa jadi selama ini dengan anggaran yang banyak, banyak di kegiatan misalnya infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan, ya tentu kita prioritaskan kepada belanja pegawai dulu. Jadi sisanya baru kita lakukan kegiatan perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya,” pungkasnya. (adv)
