Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi peraih skor tertinggi di Pulau Kalimantan, yakni 73,14.
Tak hanya itu, Kaltara juga berada di peringkat ke-7 secara nasional dan di urutan ketiga untuk kategori provinsi dengan anggaran kecil, setelah Yogyakarta dan Kepulauan Riau.
“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua,” kata Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik, dan Tindak Lanjut SPI, Selasa (18/8/2026).
Ia juga menyebut bahwa Kaltara pun mencatat pemenuhan rencana aksi nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 2025 sebesar 81,7 persen, dan berada di zona hijau.
Karena itu, untuk 2026, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara selaku ketua pelaksana rencana aksi Korsupgah bersama seluruh perangkat daerah, untuk terus meningkatkan kinerja hingga mencapai hasil maksimal.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja dan menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2026, Gubernur Zainal juga meminta seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SIKAP LKPP.
Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan.
Sementara itu, dari sisi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemprov Kaltara telah mencapai 100 persen dalam penyampaian LHKPN per 31 Maret 2026.
Zainal menegaskan, berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hasil yang telah diraih harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan dalam integritas dan kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi,” pungkasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltara menjadikan KPK sebagai mitra strategis, mematuhi regulasi, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (fen)
