Harga beras di sejumlah wilayah pedalaman Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, dilaporkan mencapai sekitar Rp 1 juta per karung (25 kilogram). Lonjakan itu terjadi ketika jalur transportasi sungai yang menjadi urat nadi distribusi barang tidak lagi mampu menjangkau wilayah paling hulu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Immanuel, mengatakan, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan wilayah sekitarnya. Keterbatasan akses membuat kebutuhan pokok sulit didatangkan dalam jumlah normal.
“Yang terdampak sekali itu Kabupaten Mahakam Ulu, dua kecamatan, Kecamatan Muara Pahangai, habis itu yang paling ujung Kecamatan Long Pahangai,” kata Ekti, Selasa, (18/8/2026).
Persoalan distribusi kini bukan sekadar soal jarak tempuh. Pendangkalan sungai membuat kapasitas angkutan barang ikut terbatas. Kapal yang sebelumnya menjadi sarana utama membawa logistik ke pedalaman kini tidak bisa meneruskan perjalanan hingga wilayah hulu.
Ekti menjelaskan kapal penumpang saat ini hanya dapat mencapai Melak, Kutai Barat. Sementara kapal barang berhenti di Long Iram. Kondisi tersebut membuat rantai pasok menuju kawasan lebih jauh seperti Long Apari terganggu.
“Kapal penumpang saja sampai Melak, Kabupaten Kutai Barat. Kapal barang itu sampai Long Iram. Habis Melak, Tering, Long Iram. Tidak sampai ke Long Apari,” ujarnya.
Keterbatasan angkutan itu ikut memperbesar ongkos yang harus ditanggung dalam setiap pengiriman. Beban tersebut kemudian tercermin pada harga barang yang diterima masyarakat di wilayah paling ujung.
Ketika ditanya mengenai harga beras yang disebut mencapai Rp1 juta, Ekti membenarkan kondisi tersebut. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hambatan transportasi yang terjadi saat ini. “Iya, itu pasti sudah karena memang untuk transportasi biasanya lewat sungai. Lewat sungai sekarang pendangkalan,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Kaltim telah melakukan intervensi melalui operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat ketika harga komoditas di daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan pusat distribusi.
Ekti mengapresiasi langkah tersebut karena masyarakat Mahulu membutuhkan pasokan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di tengah ketidakpastian akses menuju wilayah hulu.
“Tentu yang pertama kita berterima kasih kepada Pak Gubernur dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Operasi pasar berarti harganya sesuai dengan harga di Samarinda. Sama yang kedua adalah cadangan pangan, itu yang pemberian gratis,” ujarnya.
Namun, bantuan pangan tidak serta-merta menghilangkan persoalan logistik. Jika kondisi sungai terus dangkal, distribusi reguler tetap menghadapi hambatan. Karena itu, Ekti berharap upaya rekayasa cuaca yang disiapkan pemerintah dapat membantu meningkatkan curah hujan dan memperbaiki kondisi perairan.
“Kita enggak tahu berapa lama lagi ada hujan ini. Makanya seperti disampaikan Pak Gubernur, ada rekayasa cuaca nanti,” katanya.
DPRD Kaltim menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam menangani dampak kondisi tersebut. Ekti menyebut dukungan tidak hanya melalui kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga bantuan dari kader Partai Gerindra di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
“Kita bersinergi dan mendukung. Yang kedua, seperti saya pernah sampaikan, kami dari Partai Gerindra tadi Pak Wagub tanya kapan kita siap untuk mendistribusikan terkait dengan sumbangan,” ujarnya.
Bentuk bantuan itu masih akan ditentukan oleh pengurus partai, termasuk kemungkinan berupa uang maupun pembelian sembako. Ekti memastikan kontribusi tersebut akan diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. “Entah itu berupa uang atau pembelian sembako. Tunggu saja. Kita ada support juga untuk itu,” pungkasnya.
Bagi Mahulu, persoalan yang muncul bukan hanya tingginya harga pangan, tetapi rapuhnya jalur logistik yang menjadi penentu harga di tingkat masyarakat. Selama akses menuju kawasan hulu belum kembali normal, operasi pasar dan bantuan pangan masih menjadi penahan sementara atas tekanan biaya distribusi.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberangkatkan 6 truk berisi bantuan pangan, dan LPG menuju Long Pahangai dan Long Apari.
Sebanyak 4 truk mengangkut 13,15 ton komoditas pangan yang akan dibagi untuk kebutuhan operasi pasar sebanyak 3,45 ton dan sekitar 9,7 ton untuk cadangan. Sementara 2 truk lainnya mengangkut LPG.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, bantuan harus segera mencapai masyarakat di 2 kecamatan tersebut. Namun, pemerintah belum menetapkan target waktu kedatangan secara khusus.
“Kita sangat mengharapkan mudah-mudahan secepatnya logistik ini, pasar-pasar murah ini dan juga cadangan pangan, termasuk juga bahan bakar dan LPG, bisa sampai ke pelosok-pelosok,” kata Rudy, Senin, 17 Agustus 2026.
Secara perjalanan darat, angkutan bantuan diprediksi membutuhkan sekitar 4 hari untuk mencapai lokasi tujuan.
Tantangan utamanya berada pada akses menuju wilayah sasaran yang masih terbatas.
Rudy meminta, seluruh sopir truk memperhatikan kondisi perjalanan agar bantuan dapat tiba secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Diketahui, persoalan distribusi barang ke Mahulu semakin berat karena Sungai Mahakam mengalami penyurutan.
Jalur air yang selama ini menjadi tumpuan pergerakan barang, jasa dan manusia tidak lagi dapat digunakan secara optimal.
“Begitu surut, semua distribusi barang, jasa dan manusia terganggu,” kata Rudy.
Untuk memastikan jalur darat dapat digunakan, Pemprov Kaltim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya UPTD yang menangani wilayah setempat, bagaimana caranya akses jalan truk ini bisa sampai ke sana.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan distribusi Mahulu tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengirim barang dari Samarinda, namun ifrastruktur penghubung menjadi faktor penentu agar pasokan dapat menjangkau masyarakat.
Rudy mengatakan, ketergantungan terhadap Sungai Mahakam perlu dikurangi.
“Kita jangan hanya mengharapkan aliran Sungai Mahakam ini saja karena pada saat situasi seperti ini semuanya menjadi problem,” sebut Rudy.
Sementara jalur udara belum menjadi pilihan. Selain biaya angkutnya tinggi, Pemprov Kaltim belum mengalokasikan anggaran untuk distribusi bantuan melalui jalur tersebut.
Karena itu, pembukaan akses darat menjadi pekerjaan yang harus didorong.
Konektivitas tersebut dinilai penting untuk menjaga arus logistik, barang, jasa dan mobilitas masyarakat menuju kawasan pedalaman.”Apapun bentuknya, ada komitmen Pemprov Kaltim terus-menerus membuka akses darat agar distribusi logistik, barang dan jasa, serta manusia bisa berjalan dengan baik dan normal,” katanya.
Menurut Rudy, laporan mengenai kondisi kekeringan telah diterima Pemprov Kaltim. Ia juga telah bertemu dengan Bupati Mahulu dan memperoleh laporan mengenai kebutuhan masyarakat.(MAYANG SARI/ARIE)
