Alokasi anggaran untuk program prioritas menjadi salah satu penekanan Sekprov Kaltara, Denny Harianto ketika membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara, Rabu (5/8/2026).
Menurut Denny, seluruh perangkat daerah harus melakukan pengetatan belanja operasional yang tidak menjadi prioritas, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama.
Ia juga meminta anggaran diprioritaskan pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menerapkan prinsip value for money dengan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” ujar Denny, mengutip laman Diskominfo Kaltara, Rabu (5/8/2026).
Untuk itu, Denny meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, dan Biro Administrasi Pembangunan Kaltara memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan.
Seluruh kepala perangkat daerah, juga diminta responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap program yang berpotensi terlambat, serta mulai menjajaki sumber pendanaan di luar APBD melalui pendanaan iklim, CSR, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun dukungan kementerian dan lembaga. (fen)
