Keberadaan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum merata, sangat timpang. Perbandingannya di kota lebih banyak ketimpang di kabupaten, bahkan yang masuk daerah terpencil.
——————————
Sebaran dokter spesialis di Kalimantan Timur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Data Dinas Kesehatan Kaltim tahun 2025, menunjukkan lebih dari separuh dokter spesialis berada di Balikpapan dan Samarinda, sementara Mahakam Ulu hanya memiliki 2 dokter spesialis. Di sisi lain, puluhan rumah sakit daerah masih memerlukan tambahan tenaga spesialis dasar maupun penunjang.
Jumlah dokter spesialis di Kalimantan Timur pada 2025 tercatat mencapai 986 orang. Angka tersebut meningkat dibanding 2024 pada posisi 930 orang.
Dalam 5 tahun terakhir, jumlah dokter spesialis bergerak fluktuatif. Pada 2021 terdapat 999 dokter spesialis, kemudian turun menjadi 805 orang pada 2022. Jumlah itu kembali meningkat menjadi 843 orang pada 2023, lalu naik menjadi 930 orang pada 2024 dan mencapai 986 orang pada 2025.
Balikpapan menjadi daerah dengan jumlah dokter spesialis terbanyak yakni 316 orang, disusul Samarinda sebanyak 313 orang. Dua kota tersebut menampung 629 dokter spesialis atau lebih dari separuh total tenaga spesialis di Kaltim.
Di luar dua kota tersebut, jumlah dokter spesialis masih jauh lebih rendah. Kutai Kartanegara memiliki 72 dokter spesialis, Kutai Timur 71 orang, Bontang 70 orang, Penajam Paser Utara 42 orang, Berau 40 orang, Paser 39 orang, Kutai Barat 20 orang, sedangkan Mahakam Ulu hanya memiliki 2 dokter spesialis.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin, mengatakan kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit daerah masih cukup besar, terutama pada layanan dasar dan penunjang.
“Pemenuhan dokter spesialis masih menjadi perhatian karena sejumlah rumah sakit daerah masih memiliki kebutuhan tenaga untuk mendukung layanan kesehatan,” ujarnya.
Sebanyak 22 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di kabupaten dan kota di Kaltim, tercatat masih memerlukan tambahan dokter spesialis. Kebutuhan terbesar berada pada spesialis penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, serta bedah. Selain itu masih diperlukan dokter spesialis radiologi, anestesi, dan patologi klinik untuk mendukung layanan penunjang.
“Layanan spesialis dasar seperti penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, serta bedah menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan rujukan dan kebutuhan pasien di daerah,” kata Jaya.
Lanjutnya, kebutuhan tenaga penunjang juga masih diperlukan untuk memperkuat layanan diagnostik dan tindakan medis di rumah sakit.
“Selain spesialis dasar, rumah sakit juga masih memerlukan tenaga radiologi, anestesi, dan patologi klinik agar pelayanan dapat berjalan optimal,” ucapnya.
Menurut Jaya, penambahan tenaga spesialis tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah, tetapi juga pemerataan distribusi. “Daerah yang masih memiliki keterbatasan dokter spesialis akan menjadi perhatian dalam pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan sehingga pelayanan dapat lebih merata,” bebernya.
Pemerataan tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan layanan setiap daerah berbeda. Kondisi itu terlihat pada Mahakam Ulu yang saat ini baru memiliki 2 dokter spesialis, sementara sejumlah rumah sakit di daerah lain juga masih memerlukan tambahan tenaga medis.
SEBAR 24 DOKTER SPESIALIS
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan 24 dokter spesialis untuk mengisi kebutuhan tenaga medis di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut disertai pemberian insentif antara Rp17 juta hingga Rp30 juta per bulan sesuai lokasi penugasan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan penempatan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota.
“Tahun ini ada sekitar 24 dokter spesialis. Kita kerja sama dengan kabupaten kota dan memberikan insentif mulai Rp17 juta sampai Rp30 juta tergantung daerah penempatan,” ujarnya, Minggu, (24/5/2026).
Insentif tertinggi diberikan kepada dokter yang bertugas di wilayah dengan kebutuhan layanan kesehatan lebih besar. Mahakam Ulu menjadi salah satu daerah penerima dukungan tersebut. Jaya meluruskan informasi terkait nominal insentif yang sempat beredar.
“Yang benar Rp30 juta per bulan. Kemarin ada yang salah mengutip menjadi Rp3 juta,” katanya.
Ia menjelaskan dokter yang ditempatkan berasal dari tenaga medis yang telah menyelesaikan masa tugas maupun dokter yang direkrut melalui rumah sakit daerah.
Mekanisme penempatan pun dimulai dari pengajuan kebutuhan tenaga medis oleh rumah sakit atau pemerintah daerah. Setelah itu Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi.“Kalau rumah sakit membutuhkan dokter, mereka bersurat ke kita. Setelah itu dilakukan verifikasi,” ujarnya.
Pembiayaan program dilakukan melalui pola pembagian antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. “Ada sharing insentif. Di daerah berapa, kemudian di provinsi berapa. Dari kita kisarannya Rp17 juta sampai Rp30 juta,” kata Jaya.
Dari total 24 dokter spesialis, penempatan dilakukan di sejumlah daerah. Mahakam Ulu mendapat 1 dokter spesialis. Berau menerima 6 dokter. Kutai Kartanegara memperoleh 2 dokter. Sejumlah tenaga lainnya ditempatkan di Kutai Timur dan Samarinda.
Program tersebut masuk dalam upaya pengisian kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit daerah. Jaya mengatakan distribusi tenaga medis masih terus dievaluasi sesuai kebutuhan layanan.“Nanti akan kita evaluasi lagi kalau memang kebutuhan bertambah,” ujarnya.
Evaluasi juga dilakukan terhadap dukungan anggaran program. Dinas Kesehatan membuka peluang penyampaian usulan tambahan apabila kebutuhan penempatan meningkat.
“Kalau anggarannya kurang nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur supaya diprioritaskan,” katanya.
Penempatan dokter spesialis dilakukan untuk mendukung pelayanan rumah sakit di daerah yang masih membutuhkan tenaga medis tertentu.
Keberadaan dokter spesialis diharapkan memperluas layanan kesehatan di kabupaten dan kota sehingga kebutuhan pasien dapat ditangani di daerah masing-masing.
“Program ini untuk mengisi kekosongan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutup Jaya. (MAYANG SARI/ARIE)
