Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Kabupaten Bulungan mencapai sekitar Rp 26 miliar per tahun.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Mahmuddin, menyebut penerima PKH sebanyak 3.800 kepala keluarga.
Dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat, lanjut Mahmuddin, alokasi PKH mencapai sekitar Rp 16 miliar per tahun, sementara Program Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sekitar Rp 10 miliar.
“Jumlah penerima PKH tidak bersifat tetap, karena adanya mekanisme graduasi, di mana keluarga yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi akan dikeluarkan dan digantikan dengan warga yang lebih membutuhkan,” kata Mahmuddin, Kamis (15/1/2026).
“Data penerima bisa berkurang atau bertambah. Untuk 2026, kami mengusulkan penambahan sekitar 10 persen, atau sekitar 300 hingga 380 kepala keluarga,” lanjutnya.
Ia menyampaikan bahwa besaran bantuan PKH yang diterima setiap keluarga berbeda-beda, tergantung komponen di dalam rumah tangga penerima manfaat.
“Nilainya sekitar Rp 200 ribu per komponen. Kalau ada lansia, anak SD, SMP, atau SMA, nilainya menyesuaikan ketentuan yang berlaku,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan melalui pemerintah daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing penerima.
“Daerah hanya menerima laporan dan melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Ia menyebutkan, realisasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bulungan pada 2025 mencapai sekitar 95 persen. Meski demikian, kendala masih ditemukan di lapangan, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil.
“Tidak semua kecamatan dan desa memiliki ATM. Jarak pengambilan dana cukup jauh dan masih ada penerima yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan,” ujarnya. (Muhammad Efendi)
