Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana alokasi khusus (DAK) fisik pada 2025 ini, berdampak pada rencana pembangunan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kendati demikian, Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak melakukan pembangunan atau perbaikan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan.
“Dengan adanya kebijakan (rasionalisasi DAK), tentu kita berharap pada APBD kita saja. Tapi kita tetap optimis, pemerintah akan siap memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Apalagi kan (perbaikan infrastruktur, Red) memang jadi catatan rekomendasi dari DPRD,” kata Syarwani, Kamis (24/4/2025).
Ia menyebut, melalui APBD 2025, dialokasikan anggaran perbaikan infrastruktur. Di antaranya, menggelontorkan anggaran sebesar Rp 65,4 miliar untuk membiayai 10 proyek strategis. Yang hampir sebagian besar fokus pada peningkatan infrastruktur.
Misal, penanganan akses yang menghubungkan tiga kecamatan di hulu Sungai Kayan, yaitu Tanjung Palas Barat, Peso, dan Peso Hilir. Termasuk jembatan yang hampir memutuskan akses lalu lintas masyarakat ke Tanjung Selor.
Selain itu, juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas menuju Kecamatan Tanjung Palas Barat.
“Di tahun ini juga kita memberikan perhatian serius di Kecamatan Bunyu, dengan menganggarkan sekitar Rp 10 miliar untuk perbaikan infrastruktur,” ujarnya.
Akses jalan dari Tanjung Palas menuju Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, serta jalan Tanjung Selor menuju Desa Tanjung Agung, khususnya di sekitar wilayah Brigif yang sering dikeluhkan warga Tanjung Palas Timur, juga menjadi prioritas penanganan APBD 2025.
Menurut Syarwani, program itu awalnya mengandalkan DAK. Namun, karena adanya rasionalisasi, mau tidak mau harus menggunakan APBD Bulungan.
“Meskipun kondisinya seperti itu, kita tetap optimis lakukan perbaikan infrastruktur yang ada,” ujarnya. (Alan)
