Tak Harus Dari Koalisi, Calon Pengganti Gibran sebagaii Wapres

Nama-nama pengganti Gibran Rakabumiing Raka mulai bermunculan, sebagian besar dari partai politik. Namun, MPR menegaskan, tak harus dari partai koalisi.

———————-

Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah nama dari kalangan elite partai politik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut sedikitnya delapan tokoh politik yang dinilai memiliki potensi untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi

“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujar Doli dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Delapan figur yang masuk dalam daftar pertimbangan Doli berasal dari enam partai politik. Mereka merupakan tokoh yang memiliki posisi strategis di partai masing-masing.

Meski demikian, Doli turut menyinggung bahwa Partai Demokrat sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengajukan nama kandidat wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

Doli menilai para tokoh yang disebutkannya memiliki pengalaman panjang, baik dalam aktivitas politik maupun pemerintahan.”Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” tambahnya.

Namun, penyebutan delapan nama tersebut bukan berarti Partai Golkar sedang mengajukan kandidat secara resmi. Penentuan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Golkar memastikan akan mendukung siapa pun figur yang nantinya diputuskan oleh Prabowo, termasuk apabila kandidat berasal dari luar partai politik. “Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” pungkas Doli.

GERINDRA DUKUNG DASCO

Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden terus mengalir dari sejumlah daerah setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya. Beberapa DPD Partai Gerindra di daerah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Dasco.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menyebut Dasco sebagai figur yang tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dan paling bisa diterima seluruh koalisi.

“Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI. Dasco tegak lurus ke Presiden, punya kapasitas, berkontribusi untuk pemerintah dalam menyelesaikan banyak persoalan,” kata Andre, Minggu (15/11).

Dukungan serupa datang dari DPD Gerindra Aceh. Ketua DPD Fadhlullah menilai kemampuan komunikasi lintas partai Dasco menjadi keunggulan utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Di Sumatera Selatan, Ketua DPD Kartika Sandra Desi menyatakan dukungan itu muncul dari aspirasi kader di daerah. Menurutnya, Dasco mampu menyatukan berbagai kalangan, mulai dari elite politik hingga aktivis dan buruh.

DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC se-Sumut juga memberikan dukungan. Ketua DPD Ade Jona Prasetyo menyebutkan sejumlah pertimbangan, antara lain pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, serta kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan.

Selain struktur partai di daerah, dukungan juga datang dari relawan Gibran. Ade Darmawan dan Andi Azwan dari Militan Gibran menyatakan mendukung Dasco sebagai pengganti.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya dan Novel Bamukmin dari Spirit 212 juga mendorong nama Dasco.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengajukan nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya dari Filipina. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berlangsung sesuai mekanisme konstitusi.

Sejumlah petinggi parpol koalisi pemerintahan Prabowo sebelumnya juga telah merapat ke presiden terkait pembahasan calon Wapres ini.

MASUK BURSA

Nama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mendadak mencuat dalam bursa calon wakil presiden.  Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP) pada klaster pimpinan lembaga negara, Sultan berhasil menempati posisi kedua dengan raihan 17,8 persen.

Angka tersebut menempatkannya tepat di bawah Puan Maharani yang meraih 21,4 persen serta di atas Ahmad Muzani sebesar 14,2 persen. Menanggapi dinamika politik tersebut, Sultan memilih merendah dan enggan berspekulasi mengenai peluang dirinya.

Dia kembali menegaskan bahwa proses penentuan wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto secara konstitusional. Dan kita seluruh komponen bangsa dan lembaga negara wajib mendukung serta menyukseskan apa pun keputusan yang diambil Presiden,”ujar Sultan, di Jakarta.

Bagi Sultan, pergantian wapres bukan sekadar soal mengisi kursi yang kosong, melainkan memastikan sisa tiga tahun masa pemerintahan Prabowo berjalan efektif tanpa kegaduhan politik.

Ia menekankan komitmen DPD RI untuk mengawal agenda prioritas Asta Cita, khususnya pembangunan ekonomi dari bawah dan desa serta pengentasan kemiskinan. DPD RI terus menyuarakan persoalan daerah terkait ketimpangan fiskal, kelangkaan infrastruktur, hingga akses layanan dasar di wilayah 3T.

Menghadapi proses konstitusional di MPR, DPD RI telah menugaskan 16 anggotanya untuk bersiaga. Sebanyak 8 anggota bertugas di tim verifikasi persyaratan dan 8 anggota lainnya berada di panitia ad hoc pemilihan.

Tamsil menyoroti rekam jejak dua tahun Sultan memimpin DPD yang terbukti mampu membawa lembaga tersebut meraih penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan.

Sultan dinilai memiliki kepemimpinan kuat dalam menyatukan aspirasi perwakilan seluruh provinsi di Indonesia.

TAK HARUS DARI KOALISI

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan 2 calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tak harus dari partai koalisi.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jumat, 13 November 2026.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan MPR RI akan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.

Keputusan itu diambil usai MPR RI menggelar rapat bersama DPD RI pada Jumat, 13 November 2026.”Pelaksanaan paripurna MPR mengisi jabatan kekosongan Wapres, yakni pemilihan pelantikan dan pengesahan cawapres terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini,” kata Muzani.

Pihaknya menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta 2 nama calon pengganti untuk wapres. Setelah itu, MPR RI akan memverifikasi 2 nama tersebut.

Muzani mengatakan ada 36 anggota tim verifikasi tersebut. Dimana, ketuanya merupakan pimpinan MPR RI. “Tim ini memverifikasi semua persyaratan cawapres,” ungkapnya.(DISWAY.ID/ARIE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *