Persoalan ketersediaan hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim), belum juga selesai-selesai. Hingga kini dari Pertamina belum ada solusi nyata. Pemprov Kaltim, mendesak persoalan ini dapat segera teratasi.
——————————
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, segera membenahi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemprov juga mendorong peningkatan realisasi pasokan hingga 600.000 kiloliter (KL) pada 2026, di tengah kuota resmi yang masih jauh dari usulan daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai, ketersediaan energi harus dijaga melalui langkah pencegahan dan koordinasi yang lebih kuat. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta, Pertamina memastikan kuota yang telah ditetapkan benar-benar tersalurkan, bahkan ditambah apabila memungkinkan, agar kebutuhan masyarakat dan kendaraan dari luar daerah dapat terpenuhi.
“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik, harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas,” kata Rudy saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan,belum lama ini.
Rudy menjelaskan, berdasarkan kondisi yang dilaporkan, stok fisik BBM di terminal secara umum masih tersedia. Namun, ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dan kuota BBM bersubsidi menyebabkan pasokan di sejumlah SPBU tidak mampu mengimbangi permintaan.
Data fluktuasi konsumsi Pemprov Kaltim menunjukkan penggunaan Pertalite meningkat hingga 8,7 persen, sedangkan konsumsi Pertamax turun sebesar 21,9 persen. Pergeseran konsumsi tersebut menambah tekanan terhadap penyaluran BBM bersubsidi yang kuotanya terbatas.
Persoalan ini berkaitan dengan penetapan alokasi oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, kuota Pertalite yang disetujui untuk 2026 mencapai 508.400 KL dari usulan 1.034.972 KL.
Sementara itu, kuota Biosolar yang disetujui sebesar 268.430 KL dari usulan daerah sebanyak 415.682 KL. Selisih tersebut membuat Pemprov Kaltim meminta evaluasi agar alokasi BBM lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Bumi Etam.
Selain meminta tambahan pasokan, Pemprov Kaltim mendorong Pertamina mempermudah proses perizinan dan mendukung kehadiran SPBU baru. Rudy juga meminta SPBU yang sudah beroperasi mempertimbangkan perpanjangan jam layanan hingga pukul 22.00 Wita, dengan syarat stok BBM tetap tersedia.
“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi, dan buka sampai jam 22.00 Wita dengan catatan stok harus selalu tersedia,” pinta Rudy.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, Pemprov telah memanggil perwakilan Pertamina Patra Niaga untuk membahas antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen agar penyaluran BBM pada 2026 mengikuti kuota yang ditetapkan, dengan harapan realisasi pasokan dapat ditingkatkan.
“Kita minta lebih dari itu. Pihak Patra Niaga mengusahakan kuota aktualnya nanti bisa mencapai sekitar 600.000 KL pada tahun 2026 ini,” ujar Seno, Sabtu (10/10/2026).
Seno menyebut kuota yang menjadi acuan pembahasan berada di kisaran 510.000 KL. Pemprov berharap Pertamina dapat mengupayakan realisasi penyaluran mendekati 600.000 KL sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kepastian bahwa alokasi yang telah ditetapkan benar-benar tersedia di lapangan. Sebab, masyarakat menilai pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika BBM sulit diperoleh, meskipun penetapan kuota dan distribusi melibatkan berbagai lembaga.
“Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati, dan gubernur,” tegas Seno Aji.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan BBM di Kaltim dipengaruhi mobilitas kendaraan dari luar daerah. Karena itu, penyaluran perlu memperhitungkan perkembangan aktivitas transportasi dan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Seno berharap komitmen Pertamina segera diwujudkan melalui penyaluran yang konsisten. Dia menilai kepastian pasokan menjadi faktor penting untuk mengurai antrean kendaraan yang berulang kali terjadi di SPBU.
“Mereka sudah berjanji bahwa tahun ini akan sesuai dengan kuota. Kuota kita adalah 510.000 kiloliter pada tahun 2026, dan kita ingin lebih dari itu,” ujarnya.
Seno menjelaskan, minat pengusaha untuk membangun SPBU baru sebenarnya ada. Namun, ketidakpastian pasokan menjadi pertimbangan penting karena volume BBM yang diterima berpengaruh langsung terhadap kelangsungan usaha dan perhitungan biaya operasional.
Sebagai gambaran, SPBU dengan kapasitas penyaluran 10.000 liter berisiko mengalami kerugian apabila pasokan aktual yang diterima hanya 5.000 liter. Kondisi tersebut membuat pengusaha membutuhkan kepastian distribusi sebelum merealisasikan investasi.(ARI RACHIM/ARIE)
