KOMITMEN Pemkab Berau dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kembali membuahkan hasil. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Berau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI l, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Nusantara BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (25/5/2026). Dokumen hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang hadir bersama Ketua DPRD Berau.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto menjelaskan, opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah.
Meski seluruh daerah di Kalimantan Timur berhasil meraih opini WTP, BPK tetap memberikan 591 rekomendasi yang ditujukan kepada 10 kabupaten dan tiga kota di Kalimantan Timur sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan yang berulang pada pemeriksaan berikutnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kaltim yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, raihan opini WTP kesembilan secara beruntun merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun.
“Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas arahan dan pembinaan yang diberikan selama ini. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Capaian tahun ini menjadi lebih membanggakan karena jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Berau mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya
“Capaian ini bukan akhir dari proses. Justru menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya. (ADV/AZWINI)
