Polemik kebijakan Pemerintah Provinsin (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), seperti tak ada habisnya. Setelah ribut-ribut soal pengadaan kendaraan dinas, kali ini pemerintah didemo kebijakan lainnya yang disebut tak adil.
—————————–
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (23/2/2026). Aksi yang berlangsung sejak 15.00 Wita itu sempat diwarnai ketegangan dan dorong-dorongan dengan aparat keamanan sebelum akhirnya perwakilan massa diterima berdialog.
Mahasiswa datang membawa spanduk dan membacakan pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
Adapun tujuh tuntutan tersebut, evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan hak buruh serta masyarakat adat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Provinsi Kaltim.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, mengatakan isu Gratispol menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Ia menilai implementasi program yang selama ini digaungkan Pemprov belum sepenuhnya dirasakan mahasiswa di lapangan.
“Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata di Kaltim. Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,”ujar Angga ditemui saat aksi.
Menurut dia, di lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul) masih banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
“Katanya akan digratiskan untuk seluruh mahasiswa, tapi hari ini ada persyaratannya. Jadi dipertanyakan, gratis dari mananya Gratispol ini?”ucapnya.
Ia juga menyinggung perbedaan besaran uang kuliah tunggal (UKT) antar kampus. Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag), kata dia, UKT bisa mencapai sekitar Rp 5 juta per semester, sementara di kampus lain nominalnya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
“Ini yang kami minta ada pemerataan dan kejelasan,” beber Angga.
Angga juga mengkritik janji-janji pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah daerah, mulai dari pendidikan gratis hingga layanan kesehatan gratis. Menurutnya, realisasi di lapangan belum sesuai dengan narasi yang disampaikan ke publik.
“Dikatakan akan membangun Kalimantan Timur lebih baik lagi, mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tapi sekarang tidak nyata. Hanya omon-omon saja,”ujarnya.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekati pintu utama kantor gubernur. Aparat keamanan yang berjaga melakukan pengamanan untuk mencegah massa masuk ke dalam area kantor. Adu mulut dan dorong-dorongan sempat terjadi, namun tidak berlangsung lama setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan pihak keamanan.
Beberapa waktu kemudian, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui massa aksi. Massa sempat terlihat masih emosi dan mencoba untuk menyeruduk orang nomor satu di Kaltim itu. Dengan pengawalan ketat, Rudy pun berhasil membaur bersama mahasiswa.
Dalam momen yang menjadi perhatian itu, Rudy memilih duduk bersama mereka di pelataran kantor gubernur, untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan. Audiensi tersebut, perwakilan Pemprov menyatakan menerima dan menyetujui tuntutan yang diajukan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Hal itu tertuang dalam dokumen pernyataan yang dibacakan di hadapan massa.
Pemprov Kaltim juga menyatakan komitmen untuk membahas aspirasi tersebut, dan menjadikannya sebagai bagian dari proses evaluasi program dan kebijakan daerah. Selain itu, Pemprov berjanji akan memberikan kejelasan serta transparansi melalui bukti konkret terkait tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
Rudy menyampaikan bahwa dialog terbuka merupakan bagian dari demokrasi, dan pemerintah tidak anti kritik. Ia menyebut aspirasi mahasiswa akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah tidak anti kritik. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi,” ujar Rudy di hadapan peserta aksi.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal komitmen tersebut. Mereka menyatakan aksi hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah.
Setelah dialog berlangsung dan pernyataan dibacakan, massa aksi secara bertahap membubarkan diri dengan pengawalan aparat. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi unjuk rasa itu berakhir kondusif. (MAYANG SARI/ARIE)
