Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) yang tak kunjung beroperasi, memantik reaksi dari masyarakat setempat.
Warga sebatik mempertanyakan pengoperasian PLBN dibangun dengan anggaran mencapai Rp200 miliar, itu tak kunjung dilakukan. Padahal, sudah lama rampung.
“Jangan sampai uang rakyat hanya jadi proyek mangkrak,” kata Dedy Kamsidi, warga Sebatik, pekan lalu.
Desakan juga disuarakan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kaltara, Deddy Yevri Sitorus. Ia meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera mengambil langkah koordinasi dengan kementerian terkait, agar PLBN Sebatik segera beroperasi melayani masyarakat perbatasan.
Selama ini, kata Deddy, warga Sebatik harus melalui Nunukan atau Tarakan, untuk pergi ke wilayah Malaysia. “Titik masuk-keluar sejauh ini baru Tarakan dan Nunukan,” ujar Deddy.
Menyikapi hal itu, Komjen Pol Makhruzi Rahman, Sekretaris Utama BNPP, mengatakan belum beroperasinya PLBN Sebatik, karena pihak Malaysia belum membangun pos perbatasan.
“Saya berharap PLBN ini hidup (segera beroperasi),” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya yang turut berkunjung ke Sebatik, mendorong kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Forkopimda dalam memaksimalkan potensi PLBN Sebatik sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Kondisi infrastruktur dan potensi perbatasan harus dimaksimalkan. Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga,” ujar Bima Arya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan potensi sumber daya laut secara optimal, tanpa harus bergantung pada aktivitas ekonomi di wilayah Malaysia.
“Harus ada terobosan, agar masyarakat lebih banyak beraktivitas ekonomi di wilayah Indonesia, bukan sebaliknya,” tegasnya. (fendi)
