Wali Kota Bicara Peluang, Gubernur Ingatkan Tantangan

PEMERINTAH Kota Balikpapan menggelar Forum Investasi Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II atau ALKI II Zone Investment Forum 2023 pada Rabu (25/10/2023).

Forum ini bertujuan meningkatkan kerja sama pemerintah daerah di sekitar ALKI II serta menarik minat investasi dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, ALKI II mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, bahkan jauh sebelum penetapan ibu kota negara baru.

“Sehingga perlu kolaborasi antar daerah ALKI II untuk tumbuh bersama memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing masing terutama dalam momentum pembangunan IKN di wilayah ALKI II,” kata Rahmad Mas’ud.

Dimana adanya ALKI II mendukung IKN akan menjadi koridor bisnis yang menarik bagi perkembangan perekonomian dan kegiatan investasi.

“Jalur ALKI II memiliki potensi luar biasa sebelum ditempatkannya IKN, ada tidak adanya IKN bahwa Kaltim akan terus berbenah dan tumbuh menjadi salah satu provinsi yang termaju,” ajaknya.

Rahmad menambahkan, dengan adanya inisiasi Mabalu atau Mamuju Balikpapan Palu, satu jalur perdagangan segitiga emas di wilayah ALKI II.

“Yang mana hampir semua komoditas kita, hampir 90 persen lewat laut, sehingga peran dalam sektor perairan sangat penting bagi kemajuan suatu daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan yang telah melaksanakan seminar Forum ALKI II, dimana Forum ini berawal dari saat masih menjabat di Pj Gubernur Sulbar.

“Kami berharap ada kolaborasi di area bufferzone IKN yang mana tidak akan bisa tumbuh sendiri, butuh dukungan dari daerah sekitarnya, IKN tidak akan bisa jadi daerah yang hidup sendiri, sehingga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan daerah buffer dibutuhkan,” ujarnya.

“Contoh material Pembangunan untuk IKN  diambil dari sulawesi, sehingga tingginya kebutuhan ini menjadi rebutan di daerah daerah, sehingg peran selat Makassar sangat penting,” sambungnya.

Sehingga dibutuhkan kerja sama antar daerah, dan mendukung kebijakan nasional dan semua stakeholder harus bekerja dengan fungsinya, termasuk dalam konteks singkat.

“Ke depan diharapkan ada kerja sama lebih besar karena akan ada pergerakan barang dan jasa yang sangat besar, sehingga seberapa siap daerah-daerah sekitar IKN,” imbuh Akmal. (YOS SETIYONO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *