WAKIL Bupati Berau, Gamalis, mengatakan jelang akhir tahun kebutuhan masyarakat biasanya meningkat, sehingga kestabilan harga barang pokok menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun diminta memastikan harga komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan LPG bersubsidi tetap dalam batas wajar.
“Pengawasan yang bersifat insidental dapat membuka peluang terjadinya lonjakan harga mendadak dan merugikan masyarakat,” kata Gamalis, Selasa (28/10/2025).
Karena itu, ia berharap pengawasan harga eceran tertinggi (HET) tidak berhenti pada momentum tertentu saja. Karena menurutnya, jika pengawasan dilakukan secara rutin, pelaku usaha akan terbiasa berjualan sesuai aturan tanpa harus diingatkan berulang kali.
“Kami ingin pengawasan ini menjadi rutinitas, bukan hanya ketika ada gejolak harga,” tegasnya.
Kenaikan harga yang tidak terkendali bisa memicu keresahan, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas. Selain menjaga stabilitas harga, pengawasan yang dilakukan terus-menerus juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Mereka bisa belanja dengan tenang karena ada kepastian harga di pasar. Kita juga ingin semua pihak merasa diuntungkan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran beras di pasaran, baik dari sisi HET maupun kelengkapan label produk.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami rutin melakukan pemantauan, terutama terhadap dua aspek penting yakni label dan harga,” ujar Rakhmadi.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dinas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Satgas Pangan. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. (**)
