Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi membentuk Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melalui surat keputusan gubernur Kaltara.
Dikatakan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda–Litbang) Kaltara, Bertius, tugas TKPKD mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Bumi Benuanta.
Tim, lanjutnya, punya proyeksi untuk lima tahun ke depan. “Proyeksi kami angka kemiskinan di 2030 adalah 2,90 persen. Untuk saat ini, kemiskinan kita masih di angka 5,54 persen, hasil dari publikasi pada Maret 2025,” kata Bertius, Kamis (28/8/2025).
Karena itu, ujarnya, penanggulangan kemiskinan di Kaltara perlu penguatan tim koordinasi. “Karena memang target secara nasional kemiskinan ini diharapkan menuju 0,00 persen pada tahun 2045,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan, pihaknya menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bulungan.
“Ini adalah upaya kita menjembatani antara pemerintah dan dunia usaha,” imbuhnya.
Bertius menyebut, ada 3 strategi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terkait penanggulangan kemiskinan. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi wilayah kantong kemiskinan, dengan membangun infrastruktur dasar dan perbaikan permukiman seperti pembangunan rumah dan sanitasi.
“Dalam pertemuan hari ini (kemarin), kami mengarahkan mereka (perusahaan) untuk penanggulangan kemiskinan berdasarkan data sosial ekonomi terpadu nasional,” ujarnya.
Ia berharap dengan sinergi dan kolaborasi bersama dunia usaha, dapat menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. (Muhammad Efendi)
