Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan uji kesesuaian (job fit) bagi pejabat eselon II. Proses tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan surat keputusan (SK) pelaksanaan job fit telah diterbitkan dan panitia seleksi (pansel) juga sudah dibentuk.
“Sekarang kami melengkapi persyaratan administrasi untuk diajukan ke BKN. Rencananya minggu ini kami kirim,” ujar Andi, Selasa (24/2/2026).
Ia mengatakan, komposisi pansel terdiri dari lima orang yang mewakili unsur internal dan eksternal. Dari internal terdapat Sekretaris Daerah sebagai perwakilan pejabat eselon I, sementara unsur eksternal melibatkan perwakilan kementerian atau lembaga, akademisi, serta kalangan profesional.
Job fit direncanakan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, untuk mengukur kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang diemban.
Selain menjadi bagian dari evaluasi, hasil uji kesesuaian tersebut juga berpotensi menjadi dasar pertimbangan rotasi atau pergeseran jabatan di tingkat pimpinan tinggi pratama.
Diketahui, sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara masih kosong. Melalui mekanisme job fit, pengisian jabatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur.
“Meski demikian, tidak semua jabatan otomatis terisi. Tetap bergantung pada hasil evaluasi,” kata Andi.
Ia menambahkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama juga dapat dilakukan melalui sistem manajemen talenta.
Menurutnya, skema tersebut berbasis pada pemetaan potensi, rekam jejak, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN), serta menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai kebijakan pejabat pembina kepegawaian. (Muhammad Efendi)
