RATUSAN massa yang tergabung dalam Aliansi Berau Menggugat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Berau pada Senin (1/9/2025). Aksi ini menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari isu nasional hingga permasalahan lokal yang masih dirasakan masyarakat.
Koordinator Lapangan Aliansi Berau Menggugat, Muhammad Asry J, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional. Tuntutan yang disampaikan meliputi penolakan RUU KUHP dan RUU KUHAP, penghentian tindakan represif aparat, serta pengesahan sejumlah regulasi seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, massa juga menolak kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, menolak komersialisasi pendidikan, serta mendesak pemerintah menegakkan supremasi sipil.
“Kami ingin negara hadir dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, bukan justru melanggengkan oligarki politik dan demokrasi semu,” tegas Asry.
Tak hanya isu nasional, Aliansi Berau Menggugat juga menyuarakan aspirasi daerah. Mereka menyoroti minimnya infrastruktur dasar, persoalan lingkungan, kesejahteraan guru, lapangan pekerjaan, hingga penolakan rencana pembangunan gedung baru DPRD Berau yang dinilai tidak mendesak.
“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. Jangan sampai aspirasi ini berhenti hanya di depan gerbang dewan,” pungkas Asry.
Aksi yang berlangsung sejak pagi sempat memanas ketika demonstran membakar ban bekas di halaman kantor DPRD. Namun, suasana mulai kondusif saat jajaran pimpinan dewan keluar dari ruang sidang untuk berdialog langsung dengan massa.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan DPRD Berau berhasil meredam ketegangan dan memberi ruang bagi aspirasi masyarakat disampaikan secara tertib.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, bersama sejumlah anggota dewan, termasuk Sumadi, Subroto, Gideon, Arman, Ahmad Rivai, Agus Uriansyah, Abdul Waris, Kumala Sari, dan Elita, duduk bersama massa.
“Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat Berau. Aspirasi ini akan kami bahas dalam rapat dewan,” ujar Dedy Okto di hadapan demonstran.
Ia menegaskan, isu-isu nasional yang disampaikan akan diteruskan melalui surat resmi kepada pemerintah pusat. Sementara untuk isu lokal, ia meminta koordinator aksi menyerahkan catatan tertulis agar dapat segera dijadwalkan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dalam dialognya, Dedy menanggapi keluhan massa terkait rendahnya insentif guru serta lemahnya regulasi tenaga kerja lokal. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan di Berau telah memenuhi amanat undang-undang dengan porsi 20 persen dari APBD.
Namun, ia mengakui perlunya pengawalan agar dana tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan tenaga pendidik.
“Pendidikan ini sudah jadi prioritas, tapi kami akan tetap memanggil pemerintah daerah untuk memastikan realisasinya lebih maksimal,” jelasnya.
Adapun mengenai Perda tenaga kerja lokal, Dedy menyebut aturan tersebut belum efektif karena belum ditopang peraturan bupati (Perbup) yang lebih kuat.
“Kalau hanya perda, perusahaan masih bisa mengelak. Dengan adanya Perbup, implementasi bisa lebih tegas dan berpihak pada pekerja lokal,” katanya.
Menyangkut penolakan mahasiswa terhadap pembangunan gedung baru DPRD, Dedy menegaskan usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Ia mengakui keterbatasan fasilitas gedung lama, terutama ruang rapat yang minim, menjadi alasan munculnya rencana itu.
“Namun jika mahasiswa menilai pembangunan gedung baru belum saatnya, pandangan itu tetap akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan anggota dewan lainnya,” tandasnya.
Aksi damai yang digelar Aliansi Berau Menggugat akhirnya ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. (MAULIDIA AZWINI)
