Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melibatkan dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait, untuk menyinergikan program pemerintah dan swasta, agar dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan.
“Maka sebab itu, pendekatan langsung dan intervensi harus tepat menyasar masyarakat miskin dengan cara by name by address (BNBA),” kata Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, pekan lalu.
Ia menjelaskan bahwa program pendekatan berbasis BNBA adalah strategi penanggulangan kemiskinan yang fokus pada intervensi langsung, dengan menyasar individu dan kelompok masyarakat miskin melalui data yang terperinci.
“Kita ambil contoh Desa Kelubir dan Desa Binai. Dua desa tersebut termasuk dari wilayah PT PKN. Masalahnya, jika PT tersebut sudah melakukan intervensi, kenapa masih ada orang miskin? Itu artinya intervensi belum tepat sasaran,” jelasnya.
Ia mengatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA, yakni analisis karakteristik masyarakat miskin, penyelarasan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dengan program pemerintah.
“Jadi, BNBA ini merupakan pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa dan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan infrastruktur dasar, serta penerapan sistem data terpadu,” ujarnya. (Muhammad Efendi)
