PASANGAN Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau nomor urut 2, Sri Juniarsih Mas-Gamalis (SraGam) berkomitmen terus mensejahterakan nelayan yang ada di Kabupaten Berau.
Untuk membuktikan komitmennya, calon Bupati Berau periode 2025-2030, Sri Juniarsih Mas bahkan membawa Ketua Nelayan Provinsi Kalimantan Timur, Syamsu Alam.
“Sengaja kami undang sebagai bukti kepada masyarakat Berau, bahwa kami bersama nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Berau, berupaya memudahkan untuk mendapatkan BBM yang lebih murah,” ujarnya.
Sri mengatakan, 3,5 tahun yang lalu, dirinya bersama Gamalis juga berdiri seperti ini di depan masyarakat, untuk berkampanye.
“Tahun pertama kita terkendala oleh Covid-19. Dan kami bekerja maksimal, bisa kerjain di sini lebih dari 1,5 tahun. Tetapi dengan waktu yang singkat tersebut, alhamdulillah, Sri Juniarsih Mas – Gamalis, melaksanakan tugas tersebut dengan baik sampai saat ini. Kami bisa menunaikan janji kami, kami realisasikan janji kami kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah selalu mendukung UMKM, dimanapun itu, agar tetap memberikan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, untuk mengupayakan BBM yang murah bersubsidi, bupati telah yang mengeluarkan rekomendasi.
“Diberikan kewenangan untuk menyebarkan minyak-minyak yang murah bersubsidi kepada para nelayan,” ujarnya.
Adapun terkait alokasi dana kampung yang ada di Berau, Sri menyebut telah terealisasi lebih dari Rp3 miliar.
“Untuk RT-nya itu 50 juta per RT. Kemarin dana RT itu kami bebankan kepada ADK, sekarang tidak lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dana RT itu tidak lagi dikeluarkan dari ADK, tetapi dikeluarkan melalui bantuan keuangan pemerintah daerah.
“ADK bisa dipakai untuk melayani masyarakat. Dana RT bisa dipakai untuk mengelola RT-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan musyawarah di RT tersebut,” jelasnya.
Demikian juga dengan Imam Masjid dan guru mengaji, intensif mereka pun dinaikkan pada masa pemerintahannya. Itu merupakan bentuk upaya mensejahterakan imam masjid dan guru mengaji.
“Alhamdulillah, insentif buat mereka kami naikkan. Karena Imam Masjid ini bertugas setiap waktu. Dan juga Guru mengaji,” bebernya.
Menurutnya, jangan segan-segan ketika rumah ibadah dilakukan renovasi, agar lebih cantik. Karena, rumah ibadah ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat musyawarah, dan juga tempat membina anak-anak atau sumber daya manusia semakin lebih baik.
“Dana RT sudah, pembimbingnya sudah, Infrastruktur sudah, kurang apa lagi Pulau Derawan ini,” tuturnya.
Sri menyebut, untuk pendidikan, saat di awal dirinya menjabat, ada beasiswa cerdas dan beasiswa kurang mampu, serta laptop gratis untuk guru TK, SD, dan SMP.
“Itu sudah dilaksanakan. Di periode pertama. Periode yang akan datang, kami kembali memprogramkan itu, mulai dari TK, SD, sampai SMP Gratis. Pendaftaran, buku sekolah, dan seragam sekolah kami gratiskan,” ungkapnya.
Menurutnya, Sri Juniarsih Mas-Gemalis sudah terbukti selama 3,5 tahun yang lalu menjabat, bekerja dengan segala keterbatasan, tetapi bisa buktikan janji tersebut.
Kemudian, untuk BPJS, pemerintah telah membayarkan sebesar Rp 13 miliar setiap tahun selama 2 tahun.
“Jika, kemarin 14 hari nunggu BPJS, sekarang 1×24 jam BPJS tersebut sudah bisa dimanfaatkan, dan gratis. Jadi kalau sekarang ada yang belum punya BPJS, itu namanya terlalu. Orang diberikan kemudahan gratis, masa tidak mau,” ucapnya.
Sri menyebut, dirinya bersama Gamalis sudah selangkah lebih maju untuk program BPJS gratis ini.
“Apa lagi yang mau dirubah? Yang ada adalah disempurnakan, dilanjutkan dan dituntaskan,” tegasnya
Selanjutnya, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dulunya dirperuntukan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, sekarang dialihkan untuk fakir miskin yang tidak mampu dan lansia.
“Rp 250 ribu sebulan. Itu didata oleh RT. Makanya RT itu gajinya alhamdulillah kami naikkan juga. Dulu Rp 1.2 juta, sekarang 1,5 juta. Dulu itu Rp 250 ribu per bulan BLT. Sekarang dari 250 sudah kami naikkan menjadi 500 ribu per bulan,” bebernya.
Untu dana kematian pun juga naikkan. Yang dulunya itu Rp 2 juta per kematian. Sekarang ini menjadi 4 juta per kematian.
“Tetapi itu harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua RT,” pungkasnya. (RIZAL)
