Pengamat Politik Kalimantan Timur (Kaltim) ikut bersuara, terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Yang dinilai kental muatan politiknya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional yang dijadwalkan pada 2031, dinilai membawa implikasi politik yang besar, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain menyangkut aspek teknis, keputusan ini juga diperkirakan akan memunculkan dinamika transisi politik yang kompleks dan perlu diantisipasi sejak awal.
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Mulawarman, Jumansyah menilai, perubahan jadwal Pilkada ini menjadi tonggak baru dalam lanskap demokrasi elektoral di Indonesia. Ia menyoroti masa jeda dua tahun, antara berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif pada 2029 dengan pelaksanaan yang 2031.
“Secara politik, ini adalah masa transisi yang tidak sederhana. Ada ruang kosong dua tahun yang harus diisi dengan desain kelembagaan yang jelas. Apakah akan ada perpanjangan masa jabatan atau pengisian melalui mekanisme lain? Sampai saat ini belum ada kepastian,” ujar Jumansyah, Rabu (3/7/2025).
Lanjutnya, keputusan MK itu akan memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional—terdiri dari pemilihan presiden dan legislatif pusat—dari pemilihan kepala daerah dan DPRD. Mulai 2031, masyarakat akan mengikuti dua siklus pemilu yang berbeda.
“Kalau sebelumnya cenderung digabung, sekarang pemilih akan dua kali ke TPS. Pertama untuk Pilpres dan Pileg, lalu kemudian Pilkada dan DPRD. Ini skema yang baru dan akan mengubah ritme politik secara signifikan,” ujarnya.
Kekhawatiran atas nasib anggota legislatif hasil Pemilu 2029, masa jabatan mereka diperkirakan hanya akan berlangsung selama dua tahun, hingga sistem baru diterapkan pada 2031.
“Ini membuka ruang disrupsi. Apakah mereka akan kembali dicalonkan? Atau partai sudah menyiapkan kader baru karena penyesuaian sistem? Semua ini sangat tergantung pada regulasi teknis yang belum tersedia,” katanya.
Lebih jauh, Jumansyah mengingatkan, bahwa setiap perubahan sistem dalam politik tidak pernah terjadi secara kebetulan. Menurutnya, ada dimensi strategis yang perlu dicermati secara lebih mendalam.
“Keputusan ini tak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis atau yuridis. Ini bagian dari desain kekuasaan jangka panjang yang sangat strategis. Jika transisinya tidak dipersiapkan dengan matang, bisa muncul celah ketidakpastian yang rawan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan,” tuturnya.
Ia juga menyinggung potensi menguatnya politik pragmatis dalam proses transisi mendatang, terutama bila sistem rekrutmen politik diwarnai pendekatan transaksional.
“Kalau prosesnya tertutup dan berbasis pragmatisme, maka ideologi bisa terpinggirkan. Nanti yang ditanya bukan soal visi, tapi siapa yang bisa mewakili kepentingan di wilayah tertentu. Ini bukan lagi soal anggaran, tapi soal komitmen terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar Jumansyah.
Ke depan, Ia berharap pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik dapat mulai merumuskan skenario transisi yang tidak hanya legal, tetapi juga stabil secara politik dan adil bagi semua pihak.
Seperti diketahui, di pusat berbagai partai politik besar, mulai mempersoalkan pemisahan pemilu tersebut. Banyak yang tidak setuju.
Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan pemilihan umum DPRD dan kepala daerah dilakukan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.
Keputusan ini berdasarkan sidang putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Kamis, 26 Juni 2025 lalu.
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai,
‘Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang
Dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden’,”(rahmat/arie)
