Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal menegaskan penyesuaian tarif air minum tetap akan diberlakukan. Meski belum menetapkan waktu penerapan, kebijakan tersebut disebut sebagai langkah yang tidak bisa dihindari demi menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah itu.
Kepala Bagian Hubungan Langganan, Rudy Hartono mengatakan, tanpa penyesuaian tarif, posisi Perumdam Batiwakkal justru berada dalam kondisi rawan. Salah satu risikonya adalah potensi pengambilalihan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau tidak ada penyesuaian tarif, Perumdam berpotensi diambil alih provinsi dan statusnya berubah menjadi BLUD. Bahkan bisa digabung dengan daerah lain,” ujar Rudy, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut justru berpeluang memberatkan masyarakat. Penggabungan dengan daerah lain dikhawatirkan akan membuat tarif air minum di Berau melonjak lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku selama ini.
“Saat ini tarif air di Berau Rp 4.700 per meter kubik, paling murah di Kaltim. Sementara di Kutim jauh lebih mahal,” katanya.
Rudy menyebut tarif yang rendah itu tidak sebanding dengan biaya produksi. Biaya produksi air minum di Berau mencapai sekitar Rp 4.900 per meter kubik, lebih tinggi dari tarif yang dibebankan kepada pelanggan. Kondisi tersebut membuat Perumdam Batiwakkal terus mengalami defisit. Selama ini, kata Rudy, kekurangan biaya operasional ditutup melalui pendapatan dari pemasangan sambungan rumah baru.
“Cara seperti itu tidak bisa dijadikan penopang jangka panjang. Kalau terus dibiarkan, kondisi keuangan perusahaan akan semakin berat,” katanya.
Selain faktor keberlanjutan operasional, penyesuaian tarif juga merupakan bagian dari kebijakan nasional. Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum.
“Penyesuaian tarif ini bukan semata-mata menaikkan beban masyarakat, tetapi untuk memastikan Perumdam Batiwakkal tetap dikelola Kabupaten Berau dan tidak diambil alih pihak lain,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
