Pemerintah pusat akan mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang. Berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun.
Jumlah tersebut turun jika dibandingkan dengan alokasi TKD di APBN 2025, yang mencapai Rp 919 triliun.
Penurunan TKD ini imbas dari pergeseran anggaran ke kementerian/lembaga yang diarahkan langsung untuk mendukung program prioritas nasional di daerah.
Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengaku Pemkab Bulungan telah menyusun langkah-langkah antisipatif.
“Kami semaksimal mungkin akan menggali sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah), untuk menutupi kebutuhan belanja dan pembangunan daerah,” kata Syarwani, Selasa (2/9/2025).
Selain itu, ia juga menyebut Pemkab Bulungan akan mengoptimalkan penerimaan daerah sektor pajak. Termasuk dari pajak bumi dan bangunan (PBB), yang menurut Syarwani masih bisa dioptimalkan.
Ia mencontohkan, dengan melibatkan perbankan dalam pembayaran pajak. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam membayar PBB.
“Jadi, saat ini warga dapat melakukan pembayaran PBB melalui banking yang dimiliki warga. Ini merupakan salah satu pengoptimalan dari aspek PBB,” ujarnya. (Muhammad Efendi)
