PEMERINTAH Kabupaten Berau mulai merumuskan model pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan. Langkah ini diambil untuk menjawab kekosongan aturan teknis dan pembagian peran pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional tersebut.
Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan, hingga saat ini belum ada pedoman resmi yang menjelaskan secara rinci peran daerah dalam tata kelola program MBG. Kondisi itu, menurutnya berpotensi menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan, mengingat tiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.
“Belum ada satupun pedoman pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Peran daerah juga belum diatur secara jelas, sehingga rawan menimbulkan beragam masalah teknis,” ujar Gamalis, Rabu (8/10/2025).
Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi hal penting, daerah harus diberi ruang untuk menyusun perencanaan dan tata kelola yang menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan masing-masing wilayah.
“Kabupaten Berau sedang merumuskan perencanaan dan pengelolaan MBG yang sesuai dengan karakteristik daerah,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Gamalis juga menekankan perlunya rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kekhasan daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis kewilayahan bukan sekadar bentuk adaptasi, melainkan strategi agar program nasional bisa diterapkan secara berkelanjutan di tingkat lokal.
“Kita ingin MBG di Berau tidak sekadar mengikuti pola dari pusat, tetapi bisa menjadi contoh penerapan yang berbasis kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sejauh ini, Pemkab Berau telah memiliki tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai basis implementasi program MBG, yakni di Gedung Widargo Polsek Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambun, dan Kelurahan Gunung Panjang.
Melalui SPPG tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat pemenuhan gizi anak dan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang memanfaatkan potensi pangan lokal. Gamalis menegaskan, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.
“Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan,” pungakasnya. (MAULIDIA AZWINI)
