MINAT wisatawan terhadap destinasi bahari di Kabupaten Berau terus meningkat, namun kondisi fasilitas di sejumlah lokasi unggulan belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan kunjungan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pulau Kaniungan, yang selama ini dikenal dengan sebutan “private island”.
Label tersebut dinilai belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Keterbatasan sarana pendukung dan belum optimalnya tata kelola membuat pengalaman wisata di pulau ini belum maksimal.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau pun tidak menampik kondisi tersebut. Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir mengungkapkan, hingga kini pengembangan Pulau Kaniungan memang belum menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Untuk Kaniungan, memang belum ada pengembangan pokdarwis dan lainnya. Karena pulau ini mendapatkan perlakuan khusus,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik penduduk di Pulau Kaniungan menjadi salah satu pertimbangan penting. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut merupakan pendatang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terencana dalam proses pengembangannya.
“Sebagian besar penduduknya bukan warga asli setempat, banyak yang datang dari luar. Itu sebabnya kami mengusulkan penyusunan masterplan agar program yang dijalankan ke depan benar-benar terarah,” jelasnya.
Keberadaan masterplan menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembangan berjalan terstruktur sekaligus mengantisipasi dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
“Jangan sampai seperti di pulau lain, yang bahkan kehilangan daratan karena tidak ada upaya pencegahan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga mengakui, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat pengembangan Pulau Kaniungan belum dilakukan secara maksimal. Pemerintah daerah harus membagi prioritas ke berbagai destinasi wisata lainnya di Berau.
“Secara anggaran, kami memang belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan wisatawan, sehingga pengembangan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Meski demikian, Pulau Kaniungan tetap masuk dalam prioritas pengembangan Pemprov Kaltim. Skema pengelolaannya pun dirancang melalui pola kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak terkait lainnya.
“Kaniungan ini menjadi prioritas provinsi, sehingga pengelolaannya dilakukan secara berbagi. Langkah awalnya tetap melalui penyusunan masterplan,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
