SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga laju pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.
Ia menyebut, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,7 triliun pada 2026, membuat sinergi lintas sektor menjadi satu-satunya cara untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.
“Kondisi keuangan pemerintah daerah tahun depan akan sangat berat. Selain pemangkasan berbagai pos belanja daerah, banyak proyek infrastruktur juga akan mengalami penundaan atau hanya berfokus pada kegiatan pemeliharaan,” ujar Said, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, melalui kerjasama dengan dunia usaha dan NGO yang selama ini sangat mendukung, pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan.
“Kalau semuanya berharap dari anggaran pemerintah, tidak akan selesai tugas-tugas ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Said mengapresiasi kontribusi lembaga vertikal, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat yang telah membantu berbagai program sosial dan pembangunan ekonomi.
“Model kemitraan seperti ini, akan terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data akurat, termasuk kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan perencanaan yang berbasis bukti,” terangnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong penguatan sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Menurutnya, sektor-sektor ini perlu menjadi tulang punggung ekonomi baru Berau di masa depan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada batubara. Pertanian dan perkebunan harus mulai kita dorong agar kontribusinya terhadap PDRB semakin besar,” bebernya.
Dirinya menyebut, kebersamaan menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi tahun depan.
“Dengan koordinasi, kolaborasi, dan semangat gotong royong, kita bisa menjaga agar pembangunan di Kabupaten Berau tetap bergerak, walaupun dalam situasi fiskal yang berat,” pungkasnya. (**)
