“Saya Marah kalau Tidak Dianggarkan”, Soal RKB di SMPN 4 Kelay

Teks foto: Penampakan proses belajar mengajar di SMPN 4 Kelay, Kampung Merapun dengan beratapkan terpal, bertiang kayu dan berdinding spanduk.

Sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai di Bumi Batiwakkal, seperti halnya di SMPN 4 Kelay, kegiatan belajar mengajarnya cukup memprihatinkan. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, tegas agar sarana dan prasarana diperhatikan, serta dianggarkan untuk sekolah tersebut.

SEPERTI diketahui, SMPN 4 Kelay, melaksanakan proses belajar mengajar beratapkan terpal, bertiangkan kayu kecil dengan berdinding spanduk.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani menyayangkan, adanya kejadian tersebut. Yang mana para siswa-siswi harus belajar dengan atap terpal dan dinding dari spanduk bekas.

Menurutnya, hal ini menunjukkan, bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Berau, belum maksimal dan harus lebih diperhatikan. Sebab, kualitas sangat berpengaruh terhadap suatu kemajuan bangsa. Jangan sampai, sekolah di wilayah perkampungan terabaikan.

“Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah di Berau ini layak jadi tempat belajar mengajar,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk sektor pendidikan, terlebih 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau.

“Dengan besarnya APBD kita ini,  justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Yudi Artangali menjelaskan, Berau memiliki 48 SMP yang tersebar pada semua kecamatan. Dari jumlah itu, 20 persen sekolah masih kekurangan RKB.

“Dari 20 persen itu artinya ada 13 sekolah yang masih kurang ruang kelasnya. Kalau SD, ada 158 Berau. Masih banyak juga yang kekurangan ruangan,” jelasnya.

Yudi mengaku, untuk menambah RKB, terdapat anggaran yang disiapkan pemerintah daerah sejumlah Rp 5 miliar. Sedangkan sisanya Rp 2 miliar untuk bangunan lain.

“Jadi ada Rp 7 miliar untuk SMP. Tapi jumlah itu bukan hanya khusus untuk bangun RKB. Anggaran itu juga untuk bangun gedung sekolah baru. Misalnya, di Lamin itu harapannya untuk bangun SD yang baru,” bebernya.

Menurutnya, jumlah tersebut tentu jauh dari kebutuhan. Padahal, total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan RKB SMP senilai Rp 20 miliar. Seperti SMP, RKB SD bahkan jauh lebih memprihatinkan.

“Yang SD malah jauh sekali. Anggaran yang ada hanya Rp 2,2 miliar. Padahal kami perlukan Rp 20 miliar juga,” imbuhnya.

Untuk mengatasi kekurangan RKB itu, para kepala sekolah selama ini terpaksa memaksimalkan kreativitasnya. Atau dengan kata lain, para kepala sekolah menyiasati dengan memanfaatkan ruang atau gedung lainnya untuk dijadikan sebagai RKB.

“Ada yang memadatkan, ada yang shift, ada yang tambah dinding. Kemudian bangun tenda seperti yang baru terjadi sekarang ini di SMPN 4 Kelay itu,” ujarnya.

Terkait kurangnya RKB di Kelay, Yudi mengungkapkan, sudah ada rapat terkait masalah itu. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera turun ke lokasi untuk memantau kejelasan pembangunan tenda sebagai ruang kelas tersebut.

“Nanti kami cek di lapangan agar tidak confuse data. Karena data yang ada sebetulnya untuk SMPN 4 Kelay, kelas 3 itu hanya 22 orang. Itu cukup 1 kelas. Kemudian kelas 2 itu, 32 orang cukup 1 kelas. Sedangkan kelas 1 ada 38 orang,” ungkapnya.

Dengan banyaknya jumlah murid kelas 1, maka otomatis mesti ada dua ruangan. SMP Kelay sendiri memiliki 4 ruangan. 3 ruangan belajar dan 1 ruang laboratorium. Karena itu, apabila ruang laboratorium dipakai maka tidak melahirkan masalah.

“Nah yang jadi pertanyaan saya kenapa dipakai tenda lagi. Mungkin kelas dua dibagi juga dua kelas. Padahal semestinya lebih bagus tambah kursi di dalam ruangan itu,” katanya.

Selanjutnya, Yudi berupaya agar ada penambahan RKB untuk SMP 4 Kelay tersebut segera. Hal itu bertujuan agar penggunaan tenda sebagai ruangan kelas tidak terjadi lagi.

“Kami dari dinas sudah mengusahakan 2024 tambah 3 ruang kelas belajar. Sehingga ada 6 ruang kelas. Tiap angkatan punya dua ruang kelas,” jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari kepala sekolah SMPN 4 Kelay, Renita mengatakan kondisi tersebut dilakukan karena ruang kegiatan belajar (RKB) tidak mencukupi untuk menampung para siswanya.

“Setidaknya ada kurang lebih 20 siswa yang belajar di sebuah tenda. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun ajaran baru 2023 ini. Kami kekurangan RKB. Jadi sementara, kami membuat tenda untuk proses belajar mengajar agar lebih efektif,” katanya.

Ia menjelaskan sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 3 RKB. Selama ini pihak sekolah telah memanfaatkan ruang laboratorium  IPA untuk mencukupi kekurangan ruangan belajar.

Namun, lantaran jumlah peserta didik baru cukup banyak. Sehingga harus dibagi menjadi dua kelas.

“Tetapi saat dibagi, ruangan yang ada sudah tidak mencukupi. Dan untuk diketahui, sekolah yang terletak di Kampung Merapun ini, mengakomodir siswa dari 3 kampung dan 3 perusahaan swasta.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih setelah mendengar hal itu, dirinya langsung konfirmasi kepada Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Berau, dan mempertanyakan apakah benar keadaannya seperti itu.

“Setelah saya konfirmasi ke dinas terkait, ternyata sebenarnya ini sudah dianggarkan sejak lama, cuma memang belum terealisasi dan akan direalisasikan di APBD murni ini atau di ABT,” jelasnya.

“Saya sudah sampaikan, jadi kalau tidak dianggarkan saya marah,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, bahwa 20 persen APBD itu diperuntukkan untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Dan hal itu pernah disampaikan pada saat GSM (gerakan sekolah menyenangkan) bertemu langsung dengan kepala sekolah SD dan SMP di kabupaten Berau.

”Pada saat itu saya menyampaikan bahwa bapak ibu tidak usah menunggu kami, karena kami tidak mungkin mendatangi semua sekolah di Kabupaten Berau. Sehingganya bapak ibu harus aktif menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di sekolah SD maupun SMP.  Alhamdulillah mereka respons dengan apa yang disampaikan sehingga kebutuhan-kebutuhan dari SD dan SMP yang ada di kampung-kampung di 13 kecamatan itu sampai ke saya dan saya bisa disposisi sehingga dapat dianggarkan murni di tahun 2024,” pungkasnya.

Jadi, masalah yang ada di SMPN 4 Kelay itu belum direalisasikan karena anggarannya baru dimulai dalam ABT ini. (rizal/arie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *