Aksi di Gedung DPRD Kaltim, 1 September 2025, ricuh, puluhan orang terluka. Anggota DPRD Kaltim bakal kawal tuntutan massa ke pusat, serta menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan.
—————
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengklaim aksi berjalan tertib dan patut diapresiasi sebagai wujud penyampaian pendapat masyarakat. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Pertama saya mengucapkan apresiasi kepada adik-adik kita, masyarakat Kalimantan Timur dan Samarinda, yang telah melaksanakan penyampaian aspirasi dengan tertib,” ujar Sabaruddin ditemui usai mengikuti rapat pimpinan DPRD Kaltim, Senin malam.
Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, hal tersebut wajar dilakukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Meskipun sempat terjadi aksi pelemparan batu oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
“Wajar ketika tuntutan itu disampaikan. Kami di DPR mengharapkan semua berjalan dengan baik. Komitmen kita bersama adalah menjaga kondusifitas Kota Samarinda, Jangan mudah terpancing provokasi,” kata Sabaruddin.
DPRD Kaltim, lanjutnya, telah menerima seluruh tuntutan yang disuarakan massa aksi. Aspirasi itu tidak hanya dicatat, tetapi juga akan dirumuskan secara resmi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Pasca demo, kami langsung rapatkan bersama pimpinan. Rumusan dan tuntutannya akan kita teruskan ke Jakarta. Insyaallah semua aspirasi masyarakat akan kita sampaikan,”tegasnya.
Seperti diketahui, Aliansi Mahakam dalam aksinya menyoroti sejumlah isu, mulai dari kebijakan pemerintah pusat yang dianggap merugikan daerah penghasil sumber daya alam, hingga transparansi penggunaan dana publik di Kaltim. Selain itu, massa juga mengkritisi fasilitas dan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menjawab isu soal tunjangan, Sabaruddin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada keputusan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD Kaltim.
“Kalau bicara soal tunjangan, DPR RI sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa hal itu telah direvisi. Sampai sekarang di DPRD Kaltim belum ada (kenaikan). Kalau pun ada wacana kenaikan, kami menyadari keluhan masyarakat bahwa saat ini belum waktunya. Kami memahami kondisi yang sama-sama dirasakan masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, isu kenaikan tunjangan yang ramai diperbincangkan publik masih sebatas wacana yang belum memiliki landasan hukum jelas. “Kami juga menyadari, andai kata pun ada, tentu harus melalui mekanisme resmi. Dan melihat situasi ekonomi sekarang, memang belum saatnya,” tambah Sabaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan ucapan bagi setiap politisi. Kasus pencopotan Adies Kadir, menurutnya, bisa dijadikan pelajaran bersama.
“Dari Fraksi Gerindra, pimpinan kami sudah mengingatkan agar menjaga lidah, jaga lisan, jaga sikap. Karena ucapan seseorang bisa berdampak besar, tidak hanya di DPR RI, tapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini pembelajaran berharga bagi kita semua,” papar Sabaruddin.
Pasca aksi unjuk rasa, semua pihak perlu menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat harus selalu dihormati, namun penyampaiannya tetap perlu dilakukan secara damai.
“Kita belajar dari pengalaman ini. Aspirasi tetap harus kita dengarkan, tapi kondusifitas juga harus dijaga bersama. Itu yang utama,” tutupnya.
Aksi Aliansi Mahakam sendiri berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Massa memenuhi Jalan Teuku Umar, depan Kantor DPRD Kaltim, dengan membawa berbagai spanduk tuntutan. Sebagian besar orator menyerukan agar DPRD Kaltim berani bersuara lebih lantang memperjuangkan kepentingan daerah di hadapan pemerintah pusat.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat dan massa di barisan depan, situasi dapat segera dikendalikan. Aparat kepolisian yang dibantu TNI melakukan penjagaan ketat di beberapa titik akses menuju gedung dewan, sementara lalu lintas di kawasan tersebut sempat dialihkan untuk menghindari kemacetan.
Dewan pun memastikan bahwa semua poin yang disuarakan akan ditindaklanjuti. Dengan adanya pernyataan dari sejumlah anggota dewan lainnya termasuk Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, dan Abdul Giaz serta Subandi yang sebelumnya sudah menemui massa aksi.
Kini, publik menunggu langkah nyata DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat Kaltim agar tidak berhenti sebatas janji politik.
38 ORANG KORBAN AKSI
Sebanyak 38 orang tercatat mendapat penanganan medis usai aksi demonstrasi Aliansi Mahakam yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025). Data tersebut berasal dari laporan resmi hasil penanganan korban yang disusun tim relawan dan tenaga medis gabungan.
Dari jumlah keseluruhan korban, 36 orang di antaranya merupakan mahasiswa peserta aksi. Sementara dua lainnya adalah aparat kepolisian yang saat itu tengah berjaga di lapangan. Seluruh korban ditangani melalui tiga posko medis darurat yang dibentuk di sekitar kawasan aksi. Sebagian hanya membutuhkan perawatan ringan, tetapi beberapa lainnya terpaksa harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.
Ketua Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, yang akrab disapa Jokis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, relawan, dan lembaga terkait yang bekerja hingga larut malam demi memastikan kondisi para korban tertangani.
Berdasarkan laporan, Posko Satu yang didirikan di halaman Kantor PU menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak. Dari posko ini, tercatat 31 mahasiswa mendapat penanganan. Rinciannya, 22 orang ditangani langsung di posko dengan perawatan sederhana, 4 orang dirujuk ke Klinik Islamic, dua orang diantar pulang ke rumah, 2 orang dibawa ke RSUD AW Sjahranie, dan 1 orang dirujuk ke RS Hermina.
Selain mahasiswa, dua anggota kepolisian juga mengalami keluhan kesehatan di posko tersebut. Satu orang cukup mendapatkan penanganan di tempat, sementara satu lainnya harus dibawa ke RS Hermina untuk pemeriksaan lanjutan.
“Posko ini memang menampung jumlah korban paling banyak karena lokasinya yang paling dekat dengan titik massa aksi. Beberapa mahasiswa datang dengan kondisi lemas akibat sesak napas dan paparan gas air mata,” kata Jokis.
Selain Posko Satu, Posko Dua juga dibuka di area Gedung DPRD Kaltim. Dari posko ini, seorang mahasiswa terpaksa dirujuk ke RS Hermina setelah mengalami gangguan pernapasan yang cukup serius.
Sementara itu, Posko Tiga didirikan di Gedung Dekonsep. Sebanyak empat mahasiswa ditangani langsung di tempat ini. Seluruhnya mengalami keluhan ringan seperti pusing dan iritasi mata, sehingga tidak perlu mendapatkan rujukan ke rumah sakit.
Jika ditotal dari tiga posko, keseluruhan korban yang ditangani tim medis gabungan mencapai 38 orang. Tim medis mencatat keluhan korban sangat bervariasi. Banyak mahasiswa mengeluhkan sesak napas dan pusing, ada pula yang kambuh penyakit asmanya.
Selain itu, sejumlah mahasiswa mengalami iritasi pada mata dan kulit akibat paparan gas air mata. Sebagian lainnya mengalami luka fisik karena terkena benda tumpul saat aksi berlangsung.
“Korban yang mengalami luka terbuka langsung diberi perawatan darurat, termasuk pembersihan luka dan perban. Untuk kasus sesak napas dan asma, tim medis memberikan bantuan oksigen sebelum pasien diputuskan dirujuk ke rumah sakit,” jelas Jokis.
Jokis menilai keterlibatan banyak pihak menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran proses evakuasi dan penanganan korban. (MAYANG/ARIE)
