PROGRAM Rumah Layak Huni (RLH) terus dilaksanakan Pemkab Berau. Bahkan, tak hanya dianggarkan melalui APBD Berau. Namun, juga melalui APBD Kaltim.
Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Berau, Juli Mahendra menyebut, sekitar 5.000 rumah yang perlu mendapatkan program RLH.
Jumlah itu, berdasarkan syarat untuk mendapatkan program RLH. Di antaranya, pendapatan bulanan di bawah upah minimum kabupaten (UMK), dan juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan yang ditempati. Serta terdaftar sebagai masyarakat kurang mampu, dan ditambah dengan surat rekomendasi dari pemerintah kampung dan kecamatan.
“Yang penting syarat itu terpenuhi, pasti akan diberikan bantuan oleh pemerintah,” ujar Juli, Senin (24/10/2023).
Dikatakan, sejak 2017 hingga 2023, telah dibangun sekitar 2.000 rumah layak huni melaui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Besaran dana yang dikeluarkan untuk Program Rumah Layak Huni, sebesar Rp 20 juta per satu unit rumah. Sudah termasuk pajak, material, dan ongkos tukang.
Dirinya berharap anggaran untuk program Rumah Layak Huni tersebut dapat lebih ditingkatkan, agar pengerjaan dapat lebih maksimal. (SAHRUDDIN)
