Keterbatasan dalam merekrut tenaga medis di Kabupaten Berau dipengaruhi oleh aturan dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur penataan pegawai hingga Desember 2024. Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menyebut, terkait aturan ini pada awal tahun 2025 Kabupaten Berau ikut terkena imbasnya.
Selain itu, fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di Berau yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi kendala dalam fleksibilitas penganggaran dan perekrutan tenaga medis.
“Jika PKM sudah berstatus BLUD, penganggaran bisa lebih fleksibel, dan tenaga medis dapat direkrut kapan saja sesuai kebutuhan,” kata Said, Kamis (13/2/2025).
Namun, menurutnya proses untuk menuju BLUD bukan langkah mudah. Bahkan, RS Pratama Talisayan masih dalam proses mendapatkan status BLUD tersebut.
Selain itu, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 terutama untuk dokter dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah pesisir atau pedalaman tidak semuanya terisi. Said berharap ada dokter spesialis yang mau bertugas di RS Pratama Talisayan, namun hingga akhir pendaftaran tidak ada yang mendaftar.
“Padahal, untuk memenuhi syarat rumah sakit tipe pratama, minimal harus memiliki empat dokter spesialis, yaitu spesialis bedah, kandungan (obgyn), anestesi, dan penyakit dalam,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama penempatan tenaga medis di daerah terpencil adalah minimnya tenaga kesehatan yang bersedia bertugas dalam jangka waktu lama.
“Ini menjadi tantangan besar dalam memastikan pelayanan kesehatan di daerah pesisir, perbatasan, dan pedalaman tetap berjalan optimal,” katanya.
Diakuinya, bahwa empat dokter spesialis yang ada di RS Pratama, rata-rata hanya bertahan kurang dari dua tahun sebelum akhirnya pindah ke rumah sakit lain.
“Mereka rata-rata bertahan hanya dibawah dua tahun, dan kemudian pindah ke rumah sakit lain,” pungkasnya. (RIZAL)
