Rawan jadi Bahan Politisasi

Ilustrasi mati listrik.

KABUPATEN Berau mengalami defisit energi sebesar 1-2 MW, yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Kondisi ini semakin rumit di tengah panasnya dunia politik. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik khawatir persoalan defisit listrik akan menjadi isu di Pilkada Berau.

Menurut Akmal, persoalan pemadaman listrik yang dianggap masyarakat Bumi batiwakkal tidak wajar ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum memiliki solusi.

“Ini tahun politik. Jangan sampai ada politisasi. Ini bahaya sekali,” ujar Akmal Malik, Kamis (31/10/2024).

Pemerintah daerah berkomitmen segera menuntaskan masalah defisit energi yang dialami Kabupaten Berau. Akmal Malik mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan PLN untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi krisis listrik yang terjadi di Berau.

“Saya langsung klarifikasi ke PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kaltim dan Kaltara membahas defisit listrik ini,” katanya.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang diupayakan adalah pengalihan beberapa sumber energi berbasis diesel ke Berau. Akmal Malik akan menjamin sebelum 21 November 2024, Berau akan mendapatkan mesin pembangkit listrik sebesar 4 MW.

“Saya dijanjikan, paling lambat tanggal 21 November, sudah ada penambahan 4 MW energi lagi untuk Berau,” tuturnya.

Akmal juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas energi di tengah situasi politik saat ini. Menurutnya, stabilitas daerah menjadi persoalan penting. Sudah menjadi tugas Pemerintah, Forkopimda dan pihak eksternal lainnya untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah.

“Ini tahun politik, jangan sampai ada politisasi. Ini sangat berbahaya. Saya tidak mendukung siapapun, tetapi bagi saya stabilitas daerah itu penting,” ujarnya.

Ia berharap, langkah cepat yang diambil pemerintah daerah bersama PLN segera memberikan dampak positif bagi masyarakat Berau, khususnya dalam memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

“Stabilitas energi merupakan salah satu kunci untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di daerah, terlebih di tengah persiapan menuju Pilkada yang semakin dekat,” pungkasnya. (RIZAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *