Program Gratispol pendidikan, ternyata banyak dikeluhkan dan banyak yang kecewa. Bahkan Call Center program tersebut sampai tak sanggup merespons semua persoalan yang diadukan.
—————————-
Kinerja layanan pengaduan Program Gratispol di Kalimantan Timur mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Sejumlah penerima manfaat mengeluhkan lambannya respons atas pertanyaan yang mereka sampaikan melalui kanal resmi layanan. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa akhirnya menyampaikan keluhan secara terbuka di kolom komentar media sosial Gratispol.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, tidak menampik bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya pelayanan. Ia menyebut, saat ini hanya terdapat 10 orang admin yang menangani seluruh komunikasi dan verifikasi dalam Program Gratispol.
Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan skala program yang menjangkau puluhan hingga ratusan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur. Berdasarkan perkiraan Pemprov Kaltim, total penerima manfaat Gratispol mencapai sekitar 100 ribu mahasiswa.
“Jadi memang admin kami hanya ada 10 orang. Dalam satu hari, bisa bekerja maksimal bisa melayani sekitar 100 orang. Sementara yang dilayani itu jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa,”ungkap Dasmiah, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, pesan yang masuk ke layanan WhatsApp Gratispol datang dalam jumlah sangat besar setiap hari. Kondisi itu membuat admin tidak memungkinkan untuk langsung menjawab seluruh pertanyaan secara bersamaan. Apalagi, tugas admin tidak hanya membalas pesan, tetapi juga melakukan verifikasi data pendaftar yang membutuhkan ketelitian dan waktu.
“Pesan masuk itu bukan hanya dijawab, tapi juga harus diverifikasi. Proses verifikasi ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan data. Biasanya, baru bisa dijawab pada malam hari. Jadi kami mohon mahasiswa bersabar, semua pasti akan dijawab secara bergiliran,”ujarnya.
Selain persoalan keterbatasan personel, Dasmiah juga menyoroti masih banyaknya pendaftar yang tidak membaca petunjuk pengisian secara menyeluruh. Menurutnya, sebagian besar kendala teknis justru muncul karena mahasiswa terburu-buru mengisi data tanpa memahami panduan yang telah disediakan.
“Kalau petunjuk itu dibaca pelan-pelan, sebenarnya tidak sulit. Tapi karena ingin cepat selesai, ada yang melewatkan instruksi. Akhirnya, muncul kesalahan dan bertanya ke admin,”jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa, agar membudayakan membaca panduan dengan cermat sebelum melakukan pendaftaran maupun pengisian data. Kesalahan pengisian, lanjut Dasmiah, kerap terjadi bukan karena sistem bermasalah, melainkan karena instruksi yang tidak dipahami dengan baik.
Dasmiah juga menegaskan bahwa seluruh admin dan verifikator Gratispol direkrut secara khusus. Mereka bukan berasal dari Tim Pengelola Program Gratispol (TP2GP) maupun pegawai internal Biro Kesra.
“Admin dan verifikator itu memang hanya 10 orang, hasil rekrutmen khusus. Bukan dari TP2GP. Pegawai Kesra sendiri juga jumlahnya terbatas,”tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Dasmiah, menyadari adanya keterbatasan tersebut dan membuka ruang evaluasi ke depan. Namun, rencana penambahan tenaga admin masih menghadapi kendala anggaran.
“Ke depan tentu akan dievaluasi. Tapi saat ini kami juga harus realistis dengan kondisi dan keterbatasan anggaran yang ada,”pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda telah membuka pos pengaduan bagi mahasiswa penerima manfaat Program Beasiswa GratisPol. Dari hasil pendampingan tersebut, LBH Samarinda mencatat sedikitnya enam laporan yang masuk, seluruhnya berkaitan dengan layanan call center GratisPol yang dinilai tidak memberikan respons meski mahasiswa telah berulang kali menyampaikan pertanyaan.
Temuan ini mempertegas keluhan mahasiswa soal lemahnya akses komunikasi dalam program bantuan pendidikan yang menyasar puluhan ribu penerima, sekaligus menjadi catatan kritis bagi Pemprov Kaltim agar pembenahan layanan tidak hanya berhenti pada keterbatasan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kualitas pelayanan publik.
Melalui laman media sosial Pemprov Kaltim, pada Juni 2025 pemerintah secara resmi membuka kontak layanan pengaduan dengan mencantumkan 5 kontak Admin Tim gratispol. Namun, Seiring berjalannya program, kontak tersebut hanya aktif dibagi menjadi 3. Kontak Admin WhatsApp, Admin 1: 085246464160, Admin 2: 085246464135, Admin 3: 085246464146.
“Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan, atau informasi terkait program Pendidikan Gratis jenjang SMA/SMK, D3, S1, S2, hingga S3, berikut daftar kontak admin layanan GRATISPOL. Silakan Chat via WhatsApp untuk langsung terhubung dengan admin selama jam operasional. Layanan ini disediakan untuk mendukung kelancaran program GRATISPOL demi mewujudkan generasi emas Kalimantan Timur.” bunyi isi pengumuman tersebut.
Pada laman website resmi https://pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id/contact, Jam Operasional Pelayanan Tim admin GratisPol dibagi menjadi 2 Sesi, yakni pada hari kerja Senin-Jumat: 08.00-17.00 Wita, dan pada akhir pekan, Sabtu mulai pukul 08.00-12.00 Wita.
LAGI, KECEWA BEASISWA DIBATALKAN
Harapan Zahra Khan, mahasiswa Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda, untuk melanjutkan studi dengan dukungan Beasiswa Gratispol pupus di tengah jalan. Perempuan berusia di atas 50 tahun itu mengaku kecewa setelah namanya diumumkan sebagai penerima beasiswa, namun kemudian bantuan tersebut dibatalkan saat perkuliahan sudah berjalan.
Zahra yang saat ini menempuh pendidikan S2 mengaku sempat menunda pengurusan beasiswa lain karena percaya telah lolos sebagai penerima Gratispol. Apalagi, sebagai alumni Muhammadiyah, ia memiliki peluang memperoleh bantuan pendidikan dari jalur internal persyarikatan.
“Saya akan cepat-cepat mengurus beasiswa lain. Terutama kan saya alumni Muhammadiyah, memang ada jatah Muhammadiyah. Apalagi yang IP-nya tinggi biasanya dapat. Karena itu saya tunda pengurusan yang lain,”ungkap Zahra saat hadir di LBH Samarinda, Senin, (2/2/2026).
Namun, keputusan pemerintah membatalkan Beasiswa Gratispol membuatnya berada dalam posisi sulit. Ia menilai seharusnya sejak awal pemerintah bersikap tegas jika memang tidak berniat memberikan bantuan.
“Kalau memang pemerintah enggak mau ngasih beasiswa, ya jangan disebutkan, jangan diluluskan. Jangan diumumkan namanya,”tegasnya.
Menurut Zahra, pembatalan itu dilakukan setelah satu semester perkuliahan berjalan. Bahkan, ia diminta membayar kembali UKT semester sebelumnya dan kembali menanggung biaya semester berjalan.
“Sudah satu semester berjalan, terus dibatalkan. Semester lalu disuruh bayar kembali, semester yang berjalan ini minta bayar lagi. Jadi dobel,” tuturnya.
Total tunggakan UKT yang kini harus ia bayarkan mencapai sekitar Rp 17 juta untuk dua semester. Dari jumlah tersebut, satu semester UKT mencapai Rp7,5 juta, belum termasuk biaya lain di luar UKT.
Zahra juga meluruskan klaim yang menyebut dirinya mengikuti kelas eksekutif atau kelas eksklusif, yang kemudian dijadikan dasar pembatalan beasiswa. Ia menegaskan bahwa di UMKT, kelas yang ia ikuti disebut kelas weekend, bukan kelas eksekutif.
“Di tempat kami namanya kelas weekend. Enggak pernah ada disebut kelas eksekutif. Enggak pernah ada secara eksplisit,” jelasnya.
Jadwal perkuliahan kelas weekend tidak sepenuhnya malam. Perkuliahan biasanya dimulai Jumat sore dan berlanjut hingga Sabtu, bahkan terkadang dilakukan siang hari atau melalui Zoom dengan penyesuaian jadwal.
Zahra menilai, penafsiran bahwa kelas weekend identik dengan kelas eksklusif sepenuhnya merupakan tafsir dari pengelola program beasiswa, bukan dari pihak kampus. “Itu dari mereka yang menterjemahkan sendiri. Bukan dari UMKT,”ujarnya.
Ia juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa di kelasnya yang beragam. Mayoritas mahasiswa justru merupakan lulusan baru yang masih bergantung pada orang tua.
“Kalau menurut saya, satu kelas itu hampir 80 persen fresh graduate. Yang emak-emak kayak saya cuma satu, bapak-bapak satu. Yang lain minta uang ke orang tua,”ungkap Zahra.
Sebagai ibu rumah tangga yang tetap bersemangat melanjutkan pendidikan, Zahra mengaku sangat terbantu saat namanya diumumkan sebagai penerima Beasiswa Gratispol. Pengumuman itu sempat membawa kebahagiaan besar baginya.
“Waktu diumumkan itu saya bahagia. Karena beasiswa itu membantu sekali. Saya ibu rumah tangga, mikir kebutuhan ini itu. Beasiswa itu sangat berarti,”katanya.
Namun kebahagiaan tersebut berubah menjadi kekecewaan mendalam setelah beasiswa dicabut tanpa kejelasan yang ia anggap adil. “Karena tiba-tiba dihapus, ya kecewa. Kecewa sekali,”ujarnya.
Zahra berharap pemerintah bersikap lebih sportif dalam menjalankan kebijakan bantuan pendidikan, terutama terhadap nama-nama yang sudah diumumkan secara resmi sebagai penerima.
“Kalau nama sudah diumumkan, ya sportiflah. Istilahnya ya dijadikan benar-benar menerima beasiswa. Lain cerita kalau dari awal namanya tidak diumumkan,”pungkasnya.
Zahra pun mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda dengan harapan menemukan titik terang atas permasalahan yang dihadapinya. Ia berharap statusnya sebagai mahasiswa penerima Beasiswa Gratispol dapat diteruskan, sehingga dapat meringankan bebannya dalam menempuh pendidikan dan tetap melanjutkan proses menimba ilmu di usia yang tidak lagi muda. (MAYANG/ARIE)
