Bangunan SDN 003 Tanjung Palas Tengah di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kondisinya memprihatinkan.
Beberapa bagian plafon ambruk. Sejumlah ruang kelas juga tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah Kabupaten Bulungan hingga kini baru memfokuskan anggaran pada pembangunan halaman sekolah, bukan perbaikan bangunan utama yang mengalami kerusakan.
Bupati Bulungan, Syarwani mengakui bahwa pembangunan fisik gedung sekolah belum dilakukan pada tahun ini.
Fokus pembangunan pada 2025 ini, yakni untuk halaman sekolah yang akan dibuat dengan sistem panggung, karena sekolah yang berada di wilayah pasang surut.
“Memang fisik sekolahnya belum kita sentuh tahun ini, tapi usulan waktu itu berkaitan dengan halaman. Daerahnya pasang surut, jadi kita bangun panggung, lantai papan. Itu akan kita akomodir tahun ini melalui Dinas Pendidikan,” kata Syarwani, Kamis, 3 Juli 2025.
Syarwani menyebut, kondisi di sekitar sekolah memang membahayakan. Ia bahkan menerima laporan adanya anak-anak yang terjatuh karena lingkungan sekolah yang belum aman.
Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan langsung.
“Yang jelas, memang di beberapa bagian sekolah dibutuhkan perbaikan atau renovasi untuk penyempurnaan ruang kelas. Kalau memungkinkan, kita usahakan bisa masuk dalam APBD Perubahan 2025,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Bulungan, Ilhamsyah mengaku baru mendapat informasi tentang kondisi sekolah tersebut.
Ia menilai, instansi terkait seharusnya lebih proaktif dalam merespons kerusakan sarana pendidikan, apalagi di wilayah yang sulit dijangkau.
“Tentunya dalam hal pendidikan, kita sangat berharap instansi terkait bergerak cepat. Kami dari DPRD sangat mendorong agar Dinas Pendidikan segera memperbaiki atau menambah bangunan yang dibutuhkan sekolah tersebut,” ujarnya.
Ilhamsyah menegaskan bahwa legislatif siap mendukung kebijakan anggaran, jika usulan pembangunan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan pendidikan dasar.
“Kalau sarana sudah dalam posisi rusak, tentu jadi kewajiban dewan untuk mendorong dan menyampaikan kepada dinas terkait, agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya. (Alan)
