Kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan pusat. Sayangnya, hal tersebut sulit direalisasikan.
Saat ini, infrastruktur jalan di kabupaten yang baru berusia 10 tahun itu, tidak semulus seperti di daerah lain.Masih banyak jalan tanah, bahkan akses jalan antar wilayah kecamatan pun belum dibangun. Selama ini masyarakat setempat masih mengandalkan jalur Sungai Mahakam.
Akibat akses jalan yang buruk, harga bahan pokok di kabupaten yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia itu jauh lebih mahal.
Persoalan akses di Mahulu, diakui oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dirinya telah menugaskan Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, untuk melihat kondisi terkini di Mahulu. Sehingga nantinya dapat dipertimbangkan tambahan alokasi anggaran pembangunan.
“Saya sudah tugaskan Kepala Dinas PUPR-PERA, untuk melihat kondisi di sana (Mahulu),” kata Akmal Malik, Selasa (30/7/2024).
Setiap tahun, kata Akmal, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Mahulu, bahkan jumlahnya mencapai ratusan miliar.
Menurutnya, akses jalan Kubar-Mahulu memang sudah lama rusak, dan menjadi medan yang mencekam. Kondisi itu, mengharuskan masyarakat ataupun pengunjung kerap menggunakan jalur Sungai Mahakam jika hendak ke Mahulu atau sebaliknya.
“Memang berat medannya. Makanya kita pastikan jalur sungai tetap berjalan. Kita masih ada alternatif, tapi kita coba treatment (perbaikan akses jalan darat),” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.
Pemprov Kaltim, memang terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan akses jalan di Mahulu. Namun, menurut Akmal Malik, dalam penanganan akses jalan di Mahulu tentunya dilakukan secara bertahap, karena kondisi keuangan di Provinsi juga mengalami keterbatasan.
“Iya ada perbaikan, tapi anggaran kita terbatas. Mungkin kita akan lihat dulu mana yang prioritas,” imbuhnya.
Tanggapan Akademisi Unmul
Pernyataan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik tersebut kemudian mendapat tanggapan kritis dari pengamat ekonomi yang juga akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharjoso.
Menurut Purwadi, pernyataan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang mengaku keterbatasan anggaran sangat tidak masuk diakal. Selama ini banyak pejabat pemerintahan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, bahkan hingga keluar negeri dengan anggaran yang besar.
“Terbatas dari mana?. Kita (Pemprov) banyak uang kok, itu pejabat-pejabat sering melakukan perjalanan dinas, anggarannya juga lancar terus,” ujar Purwadi mengkritisi pernyataan Pj Gubernur Kaltim.
Selain itu, Purwadi juga mengkritisi pernyataan pemerintah provinsi dan pusat yang selama ini selalu mempersoalkan status jalan.
Menurut Dosen Unmul itu, masyarakat tentu tidak mau tahu soal status jalan, yang paling penting bagi masyarakat jalan harus mulus dan layak digunakan. Kemudian, masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan akses transportasi yang memadai, sebab semua pembiayaan pembangunan berasal dari rakyat melalui pungutan pajak.
“Mahulu ini loh sudah 10 tahun, masa berkutat di status jalan aja terus, ngapain aja selama ini? Saling lempar aja terus, rakyat mana tahu yang begitu-begitu (status jalan). Orang sudah bayar pajak, jalan harus bagus, itu tugas pejabat publik menyelesaikan masalah begitu,” tegasnya.
APBD Mahulu Sangat Terbatas
Diketahui, Kabupaten Mahulu dibawah kepemimpinan Bupati Bonifasius Belawan Geh memang masih banyak sektor pembangunan yang harus ditingkatkan.
Dengan kondisi APBD Mahulu yang sangat terbatas sekitar Rp 1,7 triliun, Pemda setempat masih memfokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan sektor lainnya.
Sehingga, kondisi ini tentunya sangat membutuhkan kontribusi maksimal dari pemerintah provinsi dan pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Mahulu.
Sebab, jika dibebankan ke Pemkab Mahulu tentu tidak bisa, karena kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai, apalagi medan di Mahulu yang berat dan tentunya membutuhkan anggaran yang besar.
“Ini kalau dibebankan ke kita (Pemerintah Kabupaten Mahulu) tentu kondisi keuangan kita tidak sanggup,” ujar Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun kepada media ini beberapa waktu lalu.
Menurut Avun, pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang berlangsung saat ini seharusnya sejalan dengan peningkatan pembangunan di semua kabupaten/kota, terutama di Mahulu yang masih sangat tertinggal, apalagi wilayah perbatasan negara.
Kabupaten Mahulu tentunya menjadi salah satu daerah penyangga IKN. Banyak potensi yang perlu diperhatikan, seperti potensi pariwisata, pertanian dan lainnya.
Menurutnya, segala potensi tersebut tidak akan bisa terkelola optimal jika Mahulu masih terus-menerus dihadapkan dengan persoalan infrastruktur dasar.
“Mahulu ini kan salah satu daerah penyangga IKN. Paling tidak sebagai daerah penyuplai hasil pertanian. Untuk menuju itu yang jelas infrastrukturnya harus baik. Bagaimana kita mau pasarkan produk kita ke IKN kalau jalannya tidak bagus. Artinya jalannya diutamakan, IKN dibangun perhatikan juga daerah penyangganya, supaya merata,” tuturnya.
Sebut Pemerintah Pusat Hanya Main-main
Dalam beberapa kesempatan, Yohanes Avun sering menyuarakan terkait kondisi infrastruktur jalan di Mahulu melalui media sosial pribadinya.
Avun menilai, proyek perbaikan jalan yang biayai pemerintah pusat (APBN) di Mahulu sangat tidak serius, bahkan terkesan hanya main-main.
Terbukti proyek perbaikan jalan yang dilakukan justru semakin parah dan tidak pernah mulus sejak Mahulu dimekarkan dari Kabupaten Kutai Barat 10 tahun lalu. Bahkan alat berat yang digunakan juga seringkali tidak berada di tempat.
“Nah proyek jalan seluas ini, saat ini sedang dikerjakan oleh APBN. Tapi saya tidak pernah melihat alatnya yang bekerja di sini. Artinya ini pekerjaan main-main,” tegas Yohanes Avun.(iswanto/arie)
