Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dalam sepekan terakhir sulit didapatkan di sejumlah daerah. Pertamina seolah tak berkutik, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (20/5/2025).
Suasana RDP antara DPRD Kota Balikpapan, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanas, dan berujung pada aksi walkout perwakilan Pertamina. Pertemuan itu, digelar untuk menindaklanjuti kelangkaan BBM jenis Pertamax yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Balikpapan dalam beberapa hari terakhir.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Pertamina. Ia kecewa atas absennya jajaran pimpinan tinggi dalam rapat, padahal persoalan kelangkaan BBM dianggap sebagai isu krusial yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Yang kami butuhkan hanya kepastian. Hari ini pastikan tidak ada kelangkaan, dan ke depan jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Alwi menyebut, bahwa yang hadir hanya perwakilan dari bagian humas dan teknis, bukan pengambil kebijakan. Ia pun mempertanyakan kontribusi keberadaan kilang besar di Balikpapan yang belum dirasakan masyarakat secara langsung.
“Kilangnya besar, tapi manfaatnya apa? Kita ini kota minyak, tapi harus minta-minta BBM dari kota lain,” ucapnya.
Andi Arif Agung, selaku anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, mengkritik keras penanganan distribusi BBM oleh Pertamina. Ia mempertanyakan mengapa kelangkaan hanya terjadi di Balikpapan, sementara daerah lain tetap tersedia.
“Pemerintah kota sudah pasang badan, sampai buat Perda Ketertiban Umum. Tapi Pertalite tetap kosong, diganti Pertamax. Daerah lain tidak mengalami ini. Apa Balikpapan jadi uji coba?” tanyanya.
Ia juga menyoroti proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) yang dinilai belum menjamin ketahanan pasokan energi. Baginya, ketidakhadiran pimpinan utama Pertamina menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menjawab persoalan publik.
“Kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, buat apa ada pengolahan BBM di sini?” timpal Andi.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Halili Adinegara dari Komisi III DPRD Balikpapan meluapkan kemarahannya. Ia menggebrak meja dan menuntut solusi segera. “Siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat antre panjang dan kalian bilang akan normal, tapi nyatanya kosong terus!” ujarnya dengan nada tinggi.
Dia menantang salah satu perwakilan Pertamina untuk bicara secara terbuka di forum. “Mana sih Eddy itu, suruh dia bicara. Jangan asal ngomong, masyarakat hidup dari bensin,” serunya sambil berdiri dan menarik mikrofon.
Pertamina diwakili oleh Edi Mangun (Area Manager Communication, Relations & CSR) dan Henry Eko Purwanto (Sales Area Manager Kaltimut). Henry sempat menyampaikan jabatan dan posisinya, namun penjelasan tersebut tidak diterima oleh para anggota dewan yang menilai kehadiran mereka tidak mewakili pengambil keputusan.
Ketegangan ini pun mendorong Eddy Mangun keluar dari ruangan rapat. Ia menyatakan tidak nyaman dengan suasana yang berkembang selama forum berlangsung.
“Izin Pak Ketua, saya merasa terintimidasi. Saya walk out,” ungkap Edi sebelum meninggalkan ruang rapat bersama timnya.
Namun, kacamata dan ponsel miliknya bahkan tertinggal di meja saat keluar. RDP ini digelar di tengah upaya Pertamina untuk menormalkan distribusi BBM.
Sebelumnya, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo, menyatakan, telah menambah pasokan BBM dari Banjarmasin dan Samarinda.
Sebanyak 2.300 kiloliter disebut telah tersedia untuk Kota Balikpapan, dengan rencana operasional SPBU selama 24 jam guna mengurangi antrean. Hingga kini, kondisi di lapangan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Adapun rapat yang awalnya diharapkan menjadi forum klarifikasi dan pemecahan masalah, menurut DPRD, berakhir tanpa solusi yang memuaskan.(salsa/arie)
