DALAM upaya memperkuat perlindungan anak di tingkat komunitas, Pemkab Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 Juni 2025, tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Anugerah PATBM Terbaik 2025, dan digelar di Balai Mufakat, Tanjung Redeb.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Asisten I Setkab Berau, M Hendratno. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Berau dalam memenuhi hak dan menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Kami berharap pelatihan ini memperkuat sinergi kita semua dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak kita,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).
Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dan menjadi investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus yang kelak diharapkan mampu mengelola potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Anak-anak Berau harus kita pastikan tumbuh dalam lingkungan yang aman dari kekerasan dan diskriminasi,” tegasnya.
Hendratno juga menyampaikan bahwa Pemkab Berau telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 serta membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) melalui Keputusan Bupati Nomor 431 Tahun 2021. Saat ini, status KLA Berau telah meningkat dari Pratama menjadi Madya. Hendratno berharap status ini dapat ditingkatkan menjadi Nindya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 140 peserta dari unsur OPD dan aktivis PATBM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam menangani isu kekerasan terhadap anak secara komprehensif dan berbasis komunitas.
“PATBM merupakan gerakan masyarakat yang berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar,” jelas Rabiatul.
Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain terbatasnya kapasitas aktivis PATBM dalam deteksi dini, pelaporan, dan intervensi kasus kekerasan terhadap anak, serta minimnya koordinasi antara PATBM, pemerintah daerah, dan lembaga layanan.
“Untuk itu, pelatihan ini penting agar para aktivis PATBM lebih siap menjadi agen perubahan dan pelindung anak-anak di lingkungannya masing-masing,” tandasnya. (ADV/RIZAL)
