Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatkan pengawasan program pembangunan.
Dikatakan Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, dengan memperketat pengawasan, program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan integritas program pembangunan,” kata Zainal, Senin, 14 Juli 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis data yang edukatif dan mendorong perbaikan berkelanjutan, sebagai kunci dalam mengawal transformasi pembangunan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja. Harus ada sistem kontrol dan evaluasi yang efektif, agar pembangunan berjalan di jalur yang tepat,” ujarnya.
Karena itu, Zainal mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, untuk memanfaatkan kerja sama dengan BPKP secara maksimal, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai alat bantu peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan memandang pengawasan sebagai momok, melainkan sebagai mitra perbaikan kinerja,” tegasnya.
Menurutnya, BPKP berkomitmen mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di Kaltara.
“Semoga kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Mari kita ciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Zainal. (Alan)
