Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang melintas di wilayah Kaltara, menurut senator DPD RI, Herman, harus menjadi perhatian semua pihak.
Karena tak sedikit PMI yang ada di Malaysia, tidak diketahui keberadaannya. “Bahkan ada yang sampai meninggal atau sakit, tapi kita tidak tahu. Termasuk juga keluarganya juga tidak tahu,” katanya, ditemui pada pekan lalu.
Tidak hanya soal database, namun persoalan jalur-jalur yang kerap dilalui juga harus menjadi perhatian. Terutama dalam meningkatkan pengawasan, agar tidak ada lagi PMI yang menuju Malaysia melalui jalur-jalur ilegal.
“Intinya kalau jalur-jalur ini kan pengawasan sih. Karena kalau kita lihat, yang masuk (ke Kaltara) pasti sesuai prosedural. Tapi yang keluar (Kaltara menuju Malaysia) ini yang pasti nonprosedural. Makanya jalur-jalurnya harus diawasi cukup ketat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi mengaku banyak PMI nonprosedural yang melintas wilayah Kaltara.
Namun, ia memastikan hampir rata-rata PMI yang bekerja di Malaysia tanpa prosedur bukanlah warga Kaltara, melainkan dari provinsi lain.
“Kalau PMI di sini, yang nonprosedural itu dari luar Kaltara. Kalau kita di sini cukup minimlah PMI kita yang ke Malaysia. Kalaupun ada warga Kaltara yang ingin menjadi PMI, pasti melalui prosedural,” kata Asnawi.
Ia menyebutkan, Provinsi Kaltara sebagai perbatasan hanya dijadikan sebagai daerah perlintasan bagi PMI untuk menuju negara tujuan.
Hampir rata-rata PMI yang dideportasi ataupun dicegah sebelum memasuki wilayah Malaysia berasal dari Provinsi NTT, Sulawesi Selatan, Jawa, serta beberapa daerah lainnya.
Untuk itu, ia meminta kepada para calon PMI yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri, diharapkan bisa melalui jalur-jalur resmi.
“Karena kalau sesuai mekanisme, pasti aman. Kita juga di sini selalu berkoordinasi, untuk mengurangi PMI yang terus masuk ke Malaysia. Bahkan ketika ada yang dipulangkan, kami juga ikut membantu untuk memulangkan ke daerah asalnya,” ujarnya. (Alan)
