DINAS Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Berau di Gedung Balai Mufakat, pada Senin (10/6/2024).
Rakor ini membahas pelaksanaan 8 aksi konvergensi Kabupaten Berau, sosialisasi surat edaran Bupati terkait pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting, dan sosialisasi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) serta teknis pendistribusian.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang juga sebagai Ketua TPPS Berau mengatakan, 8 aksi tersebut sangat penting dalam rangka menekan kasus stunting di Kabupaten Berau, terutama dari sisi pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku oleh pemerintah kelurahan dan kampung.
“Tahun 2023, kita memiliki 16 kampung atau kelurahan sebagai Lokasi Khusus (Lokus) stunting, di mana terdapat 914 balita dari 3976 KK terdampak kasus ini,” ujarnya, Senin (10/6/2024).
Sehingga, dirinya mendorong peran aktif dari seluruh jajaran TPPS bersama perangkat kelurahan atau kampung, serta lembaga masyarakat untuk bersama-sama mengoptimalkan intervensi pencegahan stunting terhadap remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, balita, dan keluarga penerima manfaat.
“Kita juga perlu melakukan manajeman data stunting dengan pemetaan sistem pencatatan dan pelaporan data agar program yang dilaksanakan tepat sasaran,” ucapnya.
Gamalis menyebut, target prevalensi balita stunting Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah 12,9 persen. Sehingga dirinya mengimbau seluruh perangkat terkait untuk bekerja lebih maksimal guna tercapainya target tersebut.
“Yang tidak kalah penting, kita tingkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat, kita kembangkan kepedulian tentang aksi cegah stunting,” bebernya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengalokasikan dana kegiatan percepatan penanganan stunting tahun 2024 sebesar Rp 178 miliar lebih. Untuk itu, Gamalis berharap seluruh perangkat terkait dapat bekerja dengan maksimal. (SAHRUDDIN)
