Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kaltara menggelar workshop penyusunan pedoman evaluasi rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Kaltara, Sriwati, menyampaikan tujuan kegiatan untuk menilai pelaksanaan program kegiatan, mana yang telah masuk dan ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang terintegrasi dengan SIPD, kita dapat melihat sejauh mana program dan kegiatan yang sesuai sasaran capaian dalam renstra dan RPJMD,” ujar Sriwati, Senin (3/11/2025).
Dijelaskan, dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi rencana kerja, masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan variasi antar-OPD.
“Seharusnya renja tersebut dilakukan dengan sistematis, berbasis data, kemudian perlunya evaluasi yang seragam, dan mudah diterapkan, agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman dalam menyusun renja,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah akan mampu memiliki responsif lebih cepat dan fokus terhadap isu strategis pembangunan. Seperti ketimpangan sosial, kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan adaptasi perubahan iklim.
“Adanya kegiatan evaluasi ini, pemerintah lebih responsif terhadap isu yang lebih diutamakan, agar proses perencanaan di Kaltara menjadi lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia berharap lewat workshop tersebut penyusunan pedoman evaluasi renja OPD dapat disediakan draf final pedoman evaluasi renja OPD Provinsi Kaltara.
“Ketika sudah ada draf final, itu akan digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan evaluasi renja di seluruh OPD,” ujarnya.
“Diharapkan juga ada peningkatan pada kapasitas teknis aparatur perencanaan di seluruh OPD, dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi renja berbasis hasil,” pungkasnya. (Muhammad Efendi)
