Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan pentingnya pengalokasian dana yang tepat dan efisien dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan stimulan sosial ekonomi yang signifikan bagi yang terkena dampak dari bencana.
“Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan, akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal,” kata Akmal Malik saat menjadi narasumber pada acara Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 23 April 2024.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik memaparkan materi dengan tema “Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur”.
Akmal menyampaikan urgensi dan langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, menangani dan memulihkan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir di Bumi Etam.
Akmal menyebut ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat perubahan alam dan kejadian-kejadian bencana tersebut.
“Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan pangan,” ujar Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menegaskan alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian, dan kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta program-program rehabilitasi berkelanjutan.
“Kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir menyebabkan kesengsaraan luar biasa untuk kebutuhan pangan. Itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana,” katanya.
Akmal meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan para pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan secara terarah.
Lebih lanjut, Akmal Malik juga menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna penanganan dan penanggulangan bencana.
Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 itu diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
KETAHANAN PANGAN
Berkaitan dengan pangan, Akmal Malik menyebut keberadaan IKN seyogyanya menjadi berkah bagi Bumi Etam. Pasalnya, Kaltim memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara optimal.
Akmal mengatakan Kaltim bukanlah kompetitor IKN. Justru sebagai pelengkap. Justru Kaltim hadir memberikan dukungan penuh kepada IKN. Contohnya membangun aksesibilitas, konektivitas, hingga infrastrruktur di sekitar daerah penyangga.
Dalam mendukung pembangunan IKN, Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan kabupaten/kota di sekitar sebagai wilayah penyangga IKN. Termasuk melakukan terobosan program untuk membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
“Ada dua bisnis di dunia ini yang tidak akan pernah habis, pertama adalah pangan dan kedua adalah energi. Makanya Kaltim memiliki kedua bisnis ini. Kurang lebih 37 persen PDRB Kaltim itu berasal dari sektor energi dan pertambangan,” jelasnya.
Ia menyebut kendala saat ini adalah pemenuhan kebutuhan beras. Baru bisa memenuhi 25 persen, dari sekitar 344 ribu ton kebutuhan dalam setahun. Atau baru bisa menenuhi sekitar 130 ribu ton. Dan ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan, terlebih lahan tanam Kaltim masih sangat luas.
Jadi, beberapa komoditas yang akan diprioritaskan di Kaltim. Di antaranya beras. Karena memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang belum bisa terpenuhi secara mandiri. Kondisi di lapangan, terjadi penyusutan jumlah sawah yang berubah menjadi perkebunan sawit maupun sektor usaha lainnya. Namun, masih ada alternatif lain sebagai upaya diversifikasi pangan.
“Kita akan benahi irigasi karena warga tidak akan mau bertani jika tidak ada air, dan juga membangun infrastruktur penunjang pertanian lainnya. Seperti yang kita lakukan saat kunjungan Kasad ke Kaltim beberapa waktu lalu, akan membangun 200 pompa air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Semua dilakukan untuk membangun ketahanan pangan di Kaltim dan IKN,” ujarnya.
Termasuk juga pemenuhan komoditas holtkiultura dan palawija yang masih bergantung dengan daerah terdekat, seperti Sulawesi.
“Mudah-mudahan nanti menggugah semua stakeholder di Kaltim, termasuk petani milenial dalam membangun ketahanan pangan untuk kebutuhan pangan Kaltim dan IKN,” pungkasnya. (nomorsatukaltim.com/arie)
